Jumat, 14 Mei 2021

Muhdlor Minta Gedung 8 Lantai Ratusan Miliar di Sidoarjo Ditangguhkan

Laporan oleh Denza Perdana
Bagikan
Ahmad Muhdlor Ali Calon Bupati Sidoarjo meminta rencana pembangunan gedung 8 lantai ratusan miliar ditangguhkan. Foto: Dok./Ilustrasi. Istimewa

Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) Calon Bupati Sidoarjo meminta rencana pembangunan gedung Pemkab Sidoarjo setinggi delapan lantai ditangguhkan.

Dia menilai, masih banyak hal penting yang harus dilakukan di tengah keterbatasan fiskal di masa pandemi Covid-19, ketimbang membangun gedung delapan lantai.

Dia hanya bisa menyarankan mengingat APBD Sidoarjo 2021 sudah disetujui saat proses Pilkada berlangsung. Ketika dia belum resmi terpilih menjadi bupati.

”APBD 2021 kan sudah digedok (sudah disetujui). Jadi saya harap pembangunan gedung itu ditangguhkan. Harus dikaji ulang,” katanya, Selasa (12/1/2021).

Menurutnya, pembangunan gedung di tengah di tengah pesatnya teknologi informasi tidak terlalu mendesak. Orang bisa bekerja dari mana saja.

“Kami akan memperkuat digitalisasi pelayanan publik. Pembangunan gedung tidak urgen. Yang perlu diintegrasikan sistemnya, sehingga pelayanan lebih cepat, bukan disatukan kantornya dengan membangun gedung tinggi,” katanya.

Muhdlor yang perolehan suaranya unggul daripada Calon Bupati lain di Sidoarjo bilang, di masa Pandemi Covid-19 ini pembangunan seharusnya difokuskan untuk hal lain.

“Lebih baik fokus untuk pembangunan rumah sakit, jalan, stimulus modal dan pemberdayaan usaha rakyat, dan sebagainya. Masih banyak kepentingan publik yang perlu diutamakan,” kata alumnus SMA 4 Sidoarjo itu.

Gus Muhdlor bertemu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo untuk Sinkronisasi APBD 2021 dengan Visi Misi Bupati Sidoarjo, Senin (11/1/2021) kemarin, di Gedung Pemkab Sidoarjo.

”Pembangunan rumah sakit Sidoarjo Barat lebih urgen. Masyarakat wilayah Barat sangat butuh rumah sakit. Terlalu jauh kalau ke RSUD Sidoarjo, kasihan. Saya dukung percepatan pembangunan rumah sakit wilayah barat,” ujarnya.

Muhdlor tegaskan, pandemi membuat kapasitas fiskal daerah terbatas. PAD menurun karena aktivitas ekonomi susut. Aliran dana dari pusat pun berkurang. Daerah harus benar-benar cermat soal anggaran.

”APBD harus benar-benar dipakai untuk aktivitas yang langsung menggerakkan ekonomi rakyat. Kita perkuat concern pada infrastruktur yang sifatnya publik dan bisa generate ekonomi secara langsung ke rakyat. Itu jauh lebih penting,” katanya.

Sekadar diketahui, Pemkab Sidoarjo merencanakan pembangunan gedung pelayanan publik delapan lantai dengan skema penganggaran tahun jamak (multiyears) selama 2020-2023.

Tahun 2020 lalu sudah masuk tahap perencanaan dengan anggaran Rp4,75 miliar. Pada 2021 ini prosesnya akan masuk tahap struktur pembangunan dengan anggaran Rp120 miliar.

Selanjutnya, pada 2022 akan disiapkan anggaran sebesar Rp120 miliar. Lalu pada 2023 mendatang perlu dana sebesar Rp60 miliar. Gedung itu dia harap bisa mempercepat layanan kepada masyarakat.

Gus Muhdlor menambahkan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran Pemkab Sidoarjo untuk menyinkronkan program kerja.

”Insya Allah, dengan komunikasi yang baik, serta kita dukung ASN berinovasi, ke depan Pemkab Sidoarjo akan bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih akuntabel, dan yang terpenting programnya bisa membantu rakyat,” kata alumnus Unair itu.(den/lim)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Wadungasri Macet

Kecelakaan di Gunungsari

Kecelakaan di Manyar Gresik

Truk Terguling, Solar Menggenangi Jalan

Surabaya
Jumat, 14 Mei 2021
28o
Kurs