Senin, 27 September 2021

Perpanjangan PPKM Level 4 Harus Diikuti Penyempurnaan Kebijakan

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Saleh Partaonan Daulay anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN. Foto : Faiz/ Dok. suarasurabaya.net

Pemerintah sebaiknya menyempurnakan kebijakan yang menyertai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), baik program bantuan sosial (bansos), layanan kesehatan, hingga penegakan disiplin protokol kesehatan. Hal ini disampaikan Saleh Partaonan Daulay anggota Komisi IX DPR RI menyusul perpanjangan PPKM Level 4.

Saleh mengakui memang ada penurunan kasus Covid-19. Namun, angkanya bergerak lambat dan tidak signifikan jumlahnya.

“Perlu dicatat, penurunan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru virus Corona sudah menyebar ke semua daerah,” tegas Saleh dalam keterangannya, Selasa (3/8/2021).

Menurut Saleh, Presiden telah melakukan evaluasi sebelum memperpanjang PPKM Level 4. Memang terdapat penurunan orang yang terpapar Covid-19, tingkat hunian rumah sakit turun, orang yang sembuh bertambah, dan yang meninggal dunia semakin sedikit. Dia menambahkan, perpanjangan PPKM memang masih dibutuhkan, tapi dengan berbagai catatan kritis.

“Kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan. Penegakan disiplin harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat,” jelasnya.

Saleh mengatakan, perpanjangan ini juga harus diiringi dengan pemberian bansos dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak. Adalah fakta bahwa kebijakan PPKM telah berdampak tidak baik bagi perekonomian masyarakat. Ada banyak anggota masyarakat yang usahanya terganggu. Akibatnya penghasilan menurun dan kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi.

“Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan PPKM harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan,” imbuhnya.

Kata dia, pemerintah juga dituntut memperbaiki layanan kesehatan yang ada. Ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang lainnya harus benar-benar disiapkan. Sebab, belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

“Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan,” pungkas Ketua F-PAN DPR ini.(faz/dfn/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Evakuasi Mobil Terperosok di depan RSAL dr Ramelan A.Yani

Antre Vaksin di T2 Juanda

Kebakaran Lahan Kosong Darmo Permai

Surabaya
Senin, 27 September 2021
27o
Kurs