Rabu, 17 April 2024

PKS Tolak Penggunaan APBN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI. Foto: Farid suarasurabaya.net

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan keputusan pemerintah menggunakan APBN untuk mendanai proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Keputusan pemerintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021, berisi perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dengan Perpres itu, APBN bisa menjadi sumber pembiayaan yang disalurkan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) perusahaan patungan sejumlah BUMN.

Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI mengatakan, ada tiga alasan yang membuat partainya menolak kebijakan tersebut.

Pertama, prioritas APBN sekarang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Beban penanganan Covid-19, menurutnya sudah sangat menekan APBN. Sehingga, proyek infrastruktur menurutnya bukan prioritas.

Kedua, kebijakan itu bentuk inkonsistensi Joko Widodo Presiden yang sebelumnya mengatakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung murni investasi, tidak menggunakan APBN.

Pada awal proyek itu diluncurkan tahun 2015, Jokowi menyatakan pemerintah tidak mau membebani keuangan negara, dan memilih pendekatan bisnis ke bisnis.

“Konsistensi kebijakan ini penting, apalagi menyangkut APBN yang merupakan hajat hidup orang banyak dan seluruh rakyat. Proyek kereta cepat sejak perencanaannya sudah menimbulkan polemik dan dinilai cacat oleh banyak pihak. Semestinya pemerintah menimbang hal itu, kenapa malah ditanggung APBN?” ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Alasan ketiga, Jazuli menduga ada kesalahan kalkulasi investasi. Tapi, pemerintah tetap memaksakan supaya proyek itu selesai dengan suntikan APBN.

Ketua Fraksi PKS mengingatkan, APBN sudah sangat tertekan, dan utang negara membengkak. Dengan terus bertambahnya beban APBN, Jazuli bilang keuangan negara bisa kolaps.

Melihat pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Fraksi PKS mendesak evaluasi menyeluruh proyek infrastruktur, khususnya proyek-proyek yang mangkrak.

Lebih lanjut, Jazuli mengungkapkan kekhawatiran proyek Ibu Kota Negara juga bisa mengalami perubahan rencana pembiayaan, sehingga membebani APBN.(rid/dfn/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Rabu, 17 April 2024
29o
Kurs