Jumat, 26 April 2024

BRIN: Untuk Mendapatkan Efek Ekor Jas, KIB Perlu Mengusung Capres Internal

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Zulkifli Hasan Ketum Partai Amanat Nasional (kiri), Airlangga Hartarto Ketum Partai Golkar (tengah), dan Muhammad Mardiono Plt. Ketum PPP (kanan). Foto: Istimewa

Lili Romli Pakar Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) seharusnya mengajukan nama kadernya sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) untuk Pemilu 2024.

Menurutnya, strategi itu bisa memperbesar peluang mandapatkan efek ekor jas (coat tail effect) untuk meningkatkan perolehan suara partai.

“Saran saya harus tetap dipertahankan untuk memaksimalkan efek ekor jas. Yang jelas, tiga partai KIB sudah cukup. Tidak ada alasan untuk bubar. Kalau kandidatnya tidak populer, ya harus berusaha mempopulerkan,” ujarnya di Jakarta , Senin (19/12/2022).

Keikutsertaan KIB dalam bursa pencalonan presiden dan wakil presiden menjelang 2024, kata Lili, juga bisa saja mengikutsertakan pihak ekstenal. Yang jelas, KIB harus membawa bendera sendiri pada Pemilu mendatang.

“Kalau pertimbangannya untuk efek ekor jas, mestinya mereka mengajukan nama calon. Bisa dari pimpinan partai, dan bisa juga dari luar. Artinya, bukan bergabung ke koalisi partai lain,” paparnya.

Dari internal KIB, Lili menyebut dua nama yang berpeluang untuk diusung sebagai capres atau cawapres, yaitu Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, dan Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Sedangkan peluang Mardiono Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi capres atau cawapres dinilai lebih kecil.

“Yang peluangnya ada itu antara Airlangga dan Zulkifli Hasan. Ketum PAN peluangnya lebih tinggi dibandingkan Plt Ketum PPP,” ungkapnya.

Dengan asumsi itu, Lili menilai Golkar dan KIB seharusnya lebih gencar mempopulerkan dan mempromosikan Airlangga Hartarto untuk maju dalam Pipres 2024.

Karena, hal itu berkaitan dengan target besar yang dicanangkan Golkar mendapat 20 persen suara pada Pemilu 2024.

“Airlangga harus didorong agar Golkar mendapat efek ekor jas. Golkar pasang target 20 persen. Kalau dia tidak maju jadi capres atau cawapres akan susah. Apalagi ada penantang partai baru yang punya figur capres,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lili bilang Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran kalau ada lebih dari dua pasangan calon presiden.

Maka dari itu, KIB wajib mempopulerkan pasangan calon yang bakal diusung. Sehingga, ada peluang untuk meraup lebih banyak suara dengan memanfaatkan efek ekor jas.

“Mau tidak mau harus maju. Kalau kandidat lebih dari dua kan bakal berlangsung dua putaran. Baru nanti putaran kedua KIB bisa memilih bergabung dengan koalisi lain untuk menang. Sekarang KIB sebaiknya fokus meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon yang akan diusung,” tegasnya.

Sementara itu, Teguh Yuwono Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro menyoroti sikap PPP yang mengajukan Mardiono Plt.Ketua Umumnya sebagai kandidat capres.

Dia melihat langkah itu merupakan upaya untuk menaikkan bargaining power partai saja.

“Saya melihat banyak partai menengah kecil ke bawah yang berinisiatif meminta perhatian dari partai lain supaya dihitung punya kontribusi untuk koalisi,” ucapnya kepada wartawan, Senin (19/12/2022).

Seperti diketahui, PPP berada di KIB bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Dari ketiganya, Golkar memiliki suara paling banyak dari Pemilu 2019, dan mendorong Airlangga Hartarto sebagai capres.

“KIB dengan suara parpol yang tanggung, calon yang belum jelas, belum cukup percaya diri mengusung capres internal. Karena, hasil survei yang mendapat dua digit dukungan masih nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan,” ucapnya.

Teguh menilai, sosok Airlangga Hartarto yang menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian cukup layak diusung menjadi capres atau cawapres KIB.

“Politik itu seni berhubungan dengan para pihak. Dalam politik tidak ada yang sifatnya strong. Politik itu ada di grey area karena politik membutuhkan dukungan yang jelas, butuh proses-proses yang tidak melukai orang lain. Mungkin sekarang tidak membutuhkan, di lain waktu bisa saja membutuhkan,” pungkasnya.(rid/ipg)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Motor Tabrak Pikap di Jalur Mobil Suramadu

Mobil Tertimpa Pohon di Darmo Harapan

Pagi-Pagi Terjebak Macet di Simpang PBI

Surabaya
Jumat, 26 April 2024
29o
Kurs