Jumat, 9 Desember 2022

Partai Gelora Dorong Pemerintah Gratiskan Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Hudzaifah Muhibullah, Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora. Foto: tangkapan layar

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong Pemerintah menggratiskan pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Partai Gelora juga meminta perusahaan-perusahaan di Tanah Air untuk aktif dan terlibat langsung dalam penyerapan tenaga kerja terdidik.

Hal itu bagian dari agenda politik Partai Gelora dalam mereformasi sistem pendidikan di Indonesia, serra menekan jumlah pengangguran anak muda.

“Di Jerman pendidikan tingginya gratis sampai S3, tapi kalau di Indonesia cukup S1 dulu. Nah, agenda politik Partai Gelora adalah menjadikan pendidikan tinggi di Indonesia ini menjadi hak asasi bagi seluruh anak bangsa. Jadi pendidikan tinggi ini, istilahnya harus gratis,” kata Hudzaifah Muhibullah Ketua Bidang Generasi Muda Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Pengangguran Anak Muda, Potret Negeri dan Mimpi untuk Indonesia, Rabu (28/9/2022), di Jakarta.

Menurutnya, semua perusahaan di Jerman terlibat langsung dalam pendidikan. Sehingga, tenaga kerjanya benar-benar terserap. Bahkan waktu masih kuliah, mereka sudah dapat gaji yang sangat besar.

Selain itu, di Jerman sejak kelas 5 SD sudah diarahkan ke penjurusan atau peminatannya dalam bidang vokasi. Sehingga, tingkat pengangguran anak mudanya relatif rendah.

“Saya kira upaya Eropa mereduksi penggangguran seperti di Jerman bisa diterapkan di Indonesia, misalnya mengintegrasikannya di tingkat ASEAN secara politik dan ekonomi,” katanya.

Dia melanjutkan, sekarang banyak pengangguran anak muda karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, baik pendidikan mau pun keahlian.

“Di situlah perlunya kerja sama antara industri dan Pemerintah. Pendidikan tingginya gratis, dan tenaga kerjanya langsung diserap oleh perusahaan-perusahan,” katanya.

Sementara, Nawawi Kepala Pusat Riset Pendudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendesak Pemerintah segera mengatasi tingginya penangguran anak muda. Kalau tidak segera diatasi, Program Indonesia Emas 2045 yang digadang-gadang Pemerintah bisa gagal total.

“Mereka yang kini ada di bangku SD, SMP dan SMA yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045 jangan sampai nanti hanya menjadi penonton di negeri sendiri, karena kalah bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA) dan tidak bisa menjadi agen perubahan,” kata Nawawi.

Karena itu, dia berharap Pemerintah segera menyiapkan SDM unggul terutama dalam pendidikannya, sehingga memiliki skill dan siap bersaing di Indonesia Emas 2045.

“Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 itu, bagaimana skill itu harus bisa diterima oleh pasar kerja. Artinya, pemerintah perlu memikirkan bagaimana pendidikan itu bisa ekuivalen dengan yang dibutuhkan di pasar kerja. Pemerintah harus menfaslitasi anak muda dengan berbagai program untuk bisa bersaing di dunia kerja,” sebutnya.

Muhammad Ryano Panjaitan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengatakan, Pemerintah harus mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, terutama anak muda menghadapi tantangan ledakan pengangguran akibat krisis global.

“Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang pro terhadap penciptaan lapangan kerja,” kata Ryano.

Dia berharap Pemerintah tidak terkecoh dengan catatan data BPS soal penurunan jumlah pengangguran. Dari Agustus 2021 sebanyak 9,7 juta penggangur, turun pada Februari 2022 menjadi 8,4 juta jiwa.

“Meski turun, tetapi faktanya pengangguran tersebut 70 persen usia produktif dan yang terserap pekerjanya atau sekitar 39 persen porsi terbesar sebagai pekerja sektor pertanian,” paparnya.

Untuk menurunkan angka pengangguran, lanjutnya, pemerintah diharapkan perlu menciptakan entrepreneurship untuk para milenial yang saat ini baru sektiar 1,6 persen.

“Wirausaha muda juga harus dibimbing dengan dukungan seperti misalnya pinjaman lunak. Jadi perlu juga dihadirkan mentalitas sebagai entrepreneur sejak usia dini,” terangnya.

Sedangkan Muhammad Faisal Executive Director Youth Laboratory Indonesia mengatakan, revolusi industri 4.0 merugikan anak muda, dan juga tidak bisa diandalkan untuk menyelesaikan penyerapan tenaga kerja.

“Dengan adanya narasi revolusi 4.0 secara global, yang mendewakan digital seperti Amazon tidak bisa menyerap tenaga kerja anak muda, malahan mereka mengganti pekerja dengan robot,” sebutnya.

Faisal juga menyayangkan sikap anak muda sekarang yang menginginkan pekerjaan sesuai dengan selera mereka. Apabila tidak sesuai dengan pekerjaan, mereka akan tinggal pekerjaan tersebut, dan memilih menganggur.

“Sebelum pandemi anak muda cenderung menginginkan pekerjaan sesuai dengan seleranya dan jika tidak cocok lalu ditingalkan. Dalam situasi krisis ekonomi sekarang, para tokoh muda perlu mendorong untuk berpikir jauh ke depan dan memiliki visi jangka panjang. Krisis telah melahir tokoh dan pemimpin besar seperti Soekarno, Bung Hatta, Moh Yamin dan lainnya. Kita berharap tokoh-tokoh muda kembali lahir seperti zaman kemerdekaan,” pungkasnya.(faz/rid)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Muatan Truk Jatuh Menutup Lajur di Jalan Dupak

Menerjang Kemacetan di Jembatan Branjangan

Atap Teras Pendopo Gresik Roboh

Surabaya
Jumat, 9 Desember 2022
30o
Kurs