Rahmat Bagja Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan, penyebaran informasi sesat (hoaks) lewat media sosial (medsos) masih rawan terjadi pada Pemilu 2024.
“Berkaca pada kerawanan tahun 2019 lalu, kami lihat banyaknya permasalahan politisasi SARA dan politisasi identitas. Itu akan nyambung dalam media sosial dan sifatnya berkesinambungan,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2/2023).
Menurutnya, politisasi isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) serta politik identitas untuk mendapatkan simpati masyarakat harus diantisipasi.
Sehingga, tidak sampai memicu perpecahan di masyarakat yang bisa Mengganggu stabilitas politik, dan bahkan bisa berdampak pada sektor sosial juga ekonomi.
Untuk menurunkan tensi dan politisasi SARA di tempat-tempat ibadah, Bawaslu akan bekerja sama dengan tokoh serta organisasi keagamaan di seluruh Indonesia.
Sampai sekarang, Bawaslu masih mencari rumusan untuk mencegah peredaran informasi hoaks terkait politik dan Pemilu di media sosial, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
“Kami masih mencari rumusan yang apa yang diharuskan dan apa yang dilarang dalam media sosial,” tegasnya.
Dia berharap Kominfo bersama Polri menindak tegas pihak-pihak yang sengaja membuat atau menyebarkan fitnah, hoaks, kampanye hitam khususnya yang berkaitan dengan politisasi SARA.
Bagja menegaskan, yang bisa mendeteksi hoaks di medsos antara lain Kominfo, Cyber Crime Mabes Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Sedangkan Bawaslu tidak punya peralatan untuk melacak penyebar informasi hoaks terkait Pemilu di media sosial.(rid/faz)
NOW ON AIR SSFM 100
