Ganjar Akan Hadirkan Pemerintahan yang Tidak Antikritik dan Baperan

Ganjar Pranowo calon presiden (capres) nomor urut 3 pada Pemilihan Presiden 2024 memenuhi undangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Ganjar melakukan dialog dengan PWI di antaranya membahas soal pers di era saat ini menghadapi disrupsi.

Seusai mengadakan dialog, Ganjar menyinggung soal kebebasan pers, jika terpilih menjadi Presiden RI. Ganjar berjanji akan menghadirkan pemerintahan yang tidak antikritik, apalagi baperan (mudah terbawa perasaan).

“Jadi bentuk dukungannya adalah, pemerintahnya nggak boleh baperan kalau dikritik. Karena hal itu bagian dari kebebasan pers,” ujar Ganjar saat di Kantor Dewan Pers, seusai dialog dengan PWI, Kamis (30/11/2023).

Selain itu, Ganjar juga menyinggung soal perlunya insentif pemerintah untuk kelancaran transisi media dari mainstream ke digital.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah edukasi yang bisa dilakukan melalui kementerian/lembaga, misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah daerah, maupun guru-guru.

Selain dikritik, Ganjar menegaskan kalau pejabat pun juga dapat menyampaikan kritik. Misalnya kepada para komedian. Karena, hal itu juga bagian dari kemerdekaan dan kebebasan berekspresi.

Awalnya Ganjar bercerita mengenai banyaknya komika (pelaku standup comedy) atau pelawak tunggal yang mulai takut untuk melayangkan kritik terhadap pejabat publik.

“Para komika jadi ketakutan semua, ‘Mas kalau saya kritik ini gimana?’ ‘Loh, saya kritik saja, tapi kalian nanti saya kritik jangan marah ya’,” kata Ganjar.

Ganjar mengatakan para komedian juga harus menerima kritikan dari pejabat negara. Namun, lanjut Ganjar, para komedian itu protes karena tidak seharusnya pejabat publik memberi kritik.

Pejabat publik harus berada dalam posisi menerima kritik. “Tidak, maksud saya biar ada dialektika. Kan kita ini masih belajar nih, kita ini belum mapan-mapan banget. Kalau Anda boleh, kenapa saya tidak boleh?” ujarnya dengan nada tanya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan kritik dari pejabat dalam bentuk menggiatkan sehingga kritik seorang pejabat ada batasnya.

Ia juga mengaku tidak akan tersinggung jika menerima kritikan, selama tidak mengandung fitnah.

“Kalau dihajar, saya sudah terlalu sering, dipuji juga pernah. Yang perlu disikapi dari kita jangan baperan karena kita berada pada posisi itu tuh, Anda itu wajib, wajib dikritik,” pungkas Ganjar. (faz/ham)