Pakar: Politik Uang Cikal Bakal Regenerasi Korup

Memasuki tahun politik, Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya buka suara soal bahaya politik uang.

Satria menegaskan, politik uang merupakan cikal bakal dari proses regenerasi politik yang korup. Karena menurutnya, transaksional politik uang akan memenangkan kelompok oligarki yang banyak mendapat keuntungan dari proses suksesi politik yang dilakukan.

“Melalui akses modal politik ‘gelap’, maka menghasilkan proses politik yang predatoris yang kemudian berdampak terlanggarnya hak-hak dasar warga negara, memperkuat praktik korupsi baik yang dilakukan secara terang-terangan seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, hingga korupsi legislasi,” ucapnya pada Rabu (29/3/2023).

Direktur Pusad Studi Anti Korupsi UM Surabaya itu menyebut, permisif-nya masyarakat terhadap politik uang akan menjadikan peluang bagi transaksi antara peserta dan elektoral.

“Tentu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya apa yang dialami masyarakat, selain karena tingkat pemahaman, juga karena missed persepsi yang disampaikan, bahwa politik uang bagian dari shodaqoh politik, bantuan sukarela, dan berbagai sebutan lainnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa praktik politik uang bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu yang luber dan jurdil.

“Apalagi, elektoral sudah dapat dikategorikan pemilih rasional, maka dari itu penggunaan politik uang harus dihindari sedemikan rupa, masyarakat dapat melakukan mitigasi terjadinya politik uang dengan berbagai instrumentasi sosial kemasyarakatan, sehingga kesadaran dan budaya anti politik uang akan tumbuh bersemai,” jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan kalau budaya politik transaksional akan menjadikan jalannya demokrasi elektoral menjadi tidak sehat dan menghasilkan pemimpin yang berpotensi besar korup, menindas hak-hak dasar warga negara, dan menegasikan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menanggapi adanya fenomena bagi-bagi amplop menggunakan sarana masjid sebagai transaksi politik uang. Menurutnya hal itu sangat tidak elok, apalagi dalam suasana bulan suci ramadan.

“Keadaban dan moralitas politik harus dijunjung tinggi sebagai dasar agar demokrasi Indonesia semakin baik, dengan menghindari berbagai praktik politik uang dan pelanggaran lainnya,” pungkasnya. (ris/bil/ipg)