“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka Hak Menyatakan Pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas wakil presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Saan dalam rapat Bamus di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dia menegaskan, usulan dari delapan fraksi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
“Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Saan menjelaskan, setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai usulan Hak Menyatakan Pendapat, dokumen usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR RI.
Selanjutnya, usulan akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum diagendakan untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI terdekat.
Dengan demikian, usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota dari delapan fraksi tersebut akan memasuki tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme kelembagaan DPR.(faz/rid)
NOW ON AIR SSFM 100

