AMPB Tegaskan Demo ke DPR Bukan untuk Lengserkan Prabowo, Ini Tuntutannya

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), tidak membawa agenda untuk melengserkan Prabowo Subianto Presiden.

Supriyono alias Botok Koordinator AMPB menegaskan bahwa kedatangan massa dari Pati, Jawa Tengah, ke Jakarta hanya untuk menyampaikan aspirasi terkait percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset serta tuntutan pemberantasan korupsi.

Botok bahkan telah tiba lebih awal di Jakarta bersama rombongan pertama yang berjumlah satu bus. Sementara itu, lima bus lainnya dari Pati disebut masih dalam perjalanan menuju kawasan Gedung DPR.

“Masih ada 5 bus lagi (AMPB), siang ini dalam perjalanan menuju sini (Gedung DPR), ini kita menunggu di sini,” ujar Botok saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan gerbang Gedung DPR, Senayan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Botok, AMPB ingin memanfaatkan momentum aksi tersebut untuk menyampaikan masukan langsung kepada DPR, terutama terkait percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Ia menyebut pernyataan Puan Maharani Ketua DPR RI yang sebelumnya membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait RUU Perampasan Aset menjadi salah satu alasan AMPB datang ke parlemen.

“Sebelumnya kan Mbak Puan bilang DPR terbuka menerima masukan soal RUU Perampasan Aset. Jadi kami berharap, Mbak Puan, bisa menerima kami, juga masukan dari kami untuk percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut,” kata Botok.

Selain mendorong percepatan RUU Perampasan Aset, AMPB juga membawa tuntutan agar koruptor mendapat hukuman yang tegas, termasuk hukuman mati.

Botok menegaskan, isu yang dibawa AMPB tidak berkaitan dengan upaya mengganti atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.

“Kami tidak ada tuntutan untuk mengadili atau pelengseran Presiden Prabowo dalam demo besok itu. Itu bukan agenda kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu mencampuradukkan agenda AMPB dengan kelompok lain yang juga berencana menggelar aksi di kawasan DPR pada Kamis.

Sebab, sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah diperkirakan turut hadir dengan tuntutan yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya membawa isu RUU Perampasan Aset, dukungan terhadap program pemerintah, hingga tuntutan untuk mengadili Prabowo-Gibran.

AMPB memastikan sikap mereka tetap pada isu pemberantasan korupsi dan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dengan demikian, Botok meminta publik tidak mengaitkan aksi AMPB dengan agenda pelengseran Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Agenda kami jelas, RUU Perampasan Aset. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk melengserkan Presiden,” pungkasnya.(faz/ham)