Anggaran Pendidikan Masih 19,1 Persen, DPR Tegaskan Kewajiban Negara Penuhi Amanat UUD

Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu juga mengingatkan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan daya saing bangsa. Karena itu, menurutnya, investasi pada sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas pemerintah.

Lalu berharap pemerintah segera mengevaluasi mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran pendidikan agar pada APBN berikutnya alokasi minimal 20 persen dapat dipenuhi secara penuh.

Ia juga meminta kementerian dan lembaga pengelola anggaran pendidikan meningkatkan kesiapan program sehingga tidak ada lagi anggaran yang gagal diserap.

“Komisi X DPR RI akan terus mengawal agar hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas benar-benar didukung oleh kebijakan anggaran yang sesuai dengan amanat konstitusi,” pungkas Lalu Hadrian Irfani.(faz/ham)