Aktivitas politik seorang wakil daerah tidak hanya terlihat dari pernyataan yang disampaikan di depan publik. Persoalan yang ditemukan saat bertemu masyarakat juga perlu memiliki tindak lanjut melalui jalur pemerintahan.
Hal itu disampaikan Baihaki Sirait pengamat politik Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) saat melihat aktivitas Lia Istifhama Anggota DPD RI asal Jawa Timur.
Menurut Baihaki, sejumlah isu yang selama ini dibawa Lia berkaitan langsung dengan persoalan masyarakat, mulai dari UMKM, perempuan, pendidikan, perlindungan ibu dan anak, lingkungan hingga kelompok rentan.
“Kepedulian Lia Istifhama terhadap perjuangan nasib masyarakat, UMKM, perempuan, itu nyata lewat perjuangan jalur pemerintahan, termasuk juga tidak segan-segan turun langsung ke masyarakat untuk mendengar langsung keluh kesah masyarakat serta mencoba memberikan solusi,” kata Baihaki, Rabu (16/9/2026).
Baihaki mengatakan, turun ke masyarakat menjadi salah satu cara bagi pejabat publik untuk mengetahui persoalan secara langsung. Namun, menurut dia, proses tersebut tidak berhenti pada kegiatan penyerapan aspirasi.
“Jadi bukan hanya bicara tentang masyarakat, tetapi bagaimana persoalan yang ditemukan di lapangan kemudian diperjuangkan melalui jalur pemerintahan,” ujarnya.
Dalam isu ekonomi, UMKM menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian. Persoalan yang dihadapi pelaku usaha tidak hanya berkaitan dengan modal, tetapi juga menyangkut kemampuan beradaptasi dengan teknologi, akses pasar, pendampingan hingga daya saing produk.
Perhatian tersebut juga mencakup pelaku UMKM dari kelompok penyandang disabilitas. Dukungan terhadap kelompok ini berkaitan dengan akses regulasi maupun peluang pasar agar kegiatan ekonomi tidak hanya terpusat pada kelompok usaha tertentu.
Selain UMKM, aktivitas Lia juga bersinggungan dengan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rekam organisasi, Lia pernah terlibat di Fatayat Jawa Timur dan DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur.
Isu perempuan juga menjadi bagian lain yang disoroti. Pemberdayaan perempuan, menurut Baihaki, tidak semata berkaitan dengan aktivitas sosial, tetapi juga menyangkut akses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Aktivitas Lia di sejumlah isu tersebut kemudian mendapat penghargaan The Inspirational Women Leadership and Community Empowerment.
Di sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada persoalan akses dan kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
Persoalan keamanan di lingkungan sekolah serta ancaman kekerasan terhadap pelajar juga menjadi bagian dari isu yang disampaikan.
Bagi Baihaki, beragam isu tersebut menunjukkan pola hubungan antara persoalan yang ditemukan di masyarakat dengan fungsi Lia sebagai anggota DPD RI.
“Makanya wajar bila Lia Istifhama mendapat respons positif atas kiprahnya. Itu juga dibuktikan dalam beberapa survei yang dilakukan ARCI,” kata Baihaki.
Ia menilai respons masyarakat terhadap seorang pejabat publik tidak terlepas dari rekam kerja yang dijalankan. Namun, kerja tersebut pada akhirnya perlu dilihat dari bagaimana aspirasi yang diperoleh di lapangan diterjemahkan dalam fungsi kelembagaan.
Sebagai anggota DPD RI, Lia memiliki ruang untuk membawa persoalan daerah ke tingkat nasional sesuai kewenangan lembaga. Karena itu, isu seperti UMKM, pendidikan, perempuan, kesehatan, lingkungan dan perlindungan kelompok rentan dapat menjadi bagian dari agenda yang disuarakan melalui jalur tersebut.
Baihaki menambahkan, keberadaan pejabat publik di tengah masyarakat tidak semestinya hanya muncul saat momentum politik.
Penyerapan aspirasi, pembahasan persoalan dan upaya mendorong tindak lanjut melalui lembaga pemerintahan merupakan bagian yang dapat dilihat dari aktivitas seorang wakil daerah.
Dalam konteks Lia, kata Baihaki, pola tersebut terlihat dari isu-isu yang selama ini dibawanya dalam berbagai kegiatan di Jawa Timur.(faz)
NOW ON AIR SSFM 100
