Bakom Bantah Klaim Gibran Soal Arahan Presiden untuk Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN

Menanggapi itu, Syahganda Nainggolan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) membantah pernyataan Gibran yang mengkaitkan upaya pembuktian keabsahan dokumen pendidikan dengan arahan Presiden.

Menurutnya, saran Presiden yang benar adalah yang disampaikan Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas).

Kepala Bakom menegaskan, Presiden tidak mungkin menganjurkan Gibran mengambil langkah hukum lewat PTUN.

“”Tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran,” ujar Syahganda di Jakarta.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, Gibran Rakabuming Raka tidak bisa membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).