Bakom Bantah Klaim Gibran Soal Arahan Presiden untuk Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN

Karena, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran batal dan tidak sah. Putusan itu bersifat final dan mengikat.

Dalam perkara tersebut, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), lantaran dia bukan pihak yang berperkara dalam gugatan tersebut.

Menko Kumham Imipas bilang, perkara di MA itu melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) sebagai pihak tergugat.

Karena tidak mengajukan diri sebagai tergugat intervensi selama berlangsungnya proses di MA, Gibran kehilangan kesempatan untuk menempuh upaya hukum lanjutan.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang bisa dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat, sesuai norma Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu.