Hasto Kristiyanto Dosen Tetap Universitas Bung Karno (UBK) mengingatkan bahwa pembangunan pertahanan nasional perlu ditempatkan dalam kerangka geopolitik yang lebih luas sebagaimana pernah dirumuskan Soekarno Presiden pertama RI.
Menurutnya, kepentingan nasional tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), diplomasi internasional, serta kemampuan hukum dalam memperjuangkan posisi Indonesia di dunia.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam kuliah umum bertajuk “Pemikiran Geopolitik Bung Karno” yang digelar dalam rangka Dies Natalis ke-27 Universitas Bung Karno di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam paparannya, Hasto menilai pembangunan kekuatan pertahanan tidak boleh hanya dipahami melalui penambahan satuan militer, termasuk pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP).
“Jadi berbicara tentang pemikiran Bung Karno harus disertai semangat menguasai iptek dengan cara apa pun dan mengembangkan kompetensi dalam diplomasi serta penguasaan hukum untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia,” kata Hasto.
Ia menjelaskan bahwa dalam teori geopolitik Soekarno, teknologi dan politik merupakan faktor yang paling menentukan dalam menjaga kepentingan nasional.
Sementara itu, unsur militer berada pada posisi yang lebih kecil dibandingkan instrumen kekuatan nasional lainnya.
“Jadi kepentingan nasional yang paling dominan adalah teknologi dan politik, baru kemudian pertahanan negara. Militernya justru menjadi faktor yang paling kecil dalam teori Geopolitik Soekarno,” ujarnya.
Karena itu, Hasto berpandangan bahwa penguatan kapasitas bangsa melalui riset, inovasi, dan diplomasi internasional perlu mendapatkan perhatian lebih besar.
Menurutnya, TNI memiliki peran strategis dalam pengembangan teknologi pertahanan dan diplomasi militer.
“Kita lebih penting memperkuat diplomasi internasional dan menguasai iptek daripada membangun batalyon-batalyon pembangunan. Fungsi TNI Angkatan Darat sangat penting dalam penguasaan teknologi pertahanan, diplomasi militer, dan memahami teritorial pihak lain yang berpotensi menjadi ancaman,” ungkapnya.
Hasto juga mengingatkan pentingnya membangun visi Indonesia sebagai kekuatan yang memiliki pengaruh di tingkat global.
Dia menilai semangat tersebut sejalan dengan gagasan Soekarno yang menjadikan Marhaenisme sebagai narasi pembebasan dan perjuangan bangsa-bangsa berkembang.
“Spirit mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia inilah yang harus kita lakukan. Jika orientasi kita hanya ke dalam dan tidak memiliki tekad membangun kepemimpinan Indonesia di tingkat global, maka hal itu justru berpotensi melahirkan konflik,” katanya.
Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa dalam konsepsi pertahanan Soekarno, rakyat tidak boleh diposisikan sebagai ancaman. Karena itu, menurutnya, penguatan fungsi pertahanan harus diarahkan pada peningkatan kemampuan riset, teknologi, dan pembacaan terhadap dinamika geopolitik global.
“Bung Karno merancang pertahanan berdasarkan cara pandang geopolitik. TNI Angkatan Darat bertugas menguasai riset dan teknologi pertahanan serta memahami potensi ancaman dari luar, bukan melihat rakyat sebagai ancaman,” tegas Hasto.(faz)
NOW ON AIR SSFM 100

