DPR Dukung Syarat Sertifikat Imunisasi di SPMB, Hak Pendidikan Tetap Prioritas

Andi Muawiyah Ramly atau yang akrab disapa Amure Anggota Komisi X DPR RI mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.

Menurut Amure, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai perlindungan kesehatan anak sejak dini.

“Imunisasi merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kita telah melihat berbagai kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, termasuk munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah. Ini harus menjadi alarm bagi semua pihak, terutama orang tua, agar semakin sadar akan pentingnya imunisasi bagi anak-anak mereka,” ujar Amure di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, politisi PKB tersebut menegaskan bahwa kelengkapan imunisasi tidak boleh dijadikan alasan untuk menolak anak mengikuti proses penerimaan peserta didik baru.

“Hak memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, sekolah tidak boleh menjadikan status imunisasi sebagai alasan untuk menolak pendaftaran siswa. Pendekatan yang harus dikedepankan adalah edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, bukan pembatasan akses pendidikan,” tegasnya.

Amure menjelaskan bahwa data imunisasi justru dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemetaan kondisi kesehatan peserta didik.
Dengan dukungan dinas kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan setempat, anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap tetap bisa memperoleh pelayanan yang diperlukan.

“Justru sekolah dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupan imunisasi. Jika ditemukan siswa yang belum mendapatkan imunisasi lengkap, maka perlu ada koordinasi dengan puskesmas dan orang tua agar layanan imunisasi dapat diberikan. Solusinya adalah mengajak dan memfasilitasi, bukan menutup pintu sekolah bagi anak-anak,” katanya.

Ia berharap kebijakan pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara upaya perlindungan kesehatan dan pemenuhan hak pendidikan anak.

Menurutnya, kedua hal tersebut harus berjalan beriringan demi kepentingan terbaik bagi generasi muda.

“Kita mendukung upaya meningkatkan cakupan imunisasi demi mencegah penyakit berbahaya seperti campak. Namun pada saat yang sama, negara dan seluruh penyelenggara pendidikan harus memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang kehilangan kesempatan bersekolah karena persoalan administrasi kesehatan yang masih bisa diselesaikan melalui edukasi dan pelayanan,” pungkas Amure.(faz/iss)