Undang-undang ini juga memisahkan klaster ketenagakerjaan secara mandiri di luar skema omnibus law UU Cipta Kerja, sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam regulasi tersebut ditegaskan sejumlah prinsip utama dalam hubungan industrial, antara lain keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta keseimbangan antara hak, kewajiban, dan kepentingan para pihak.
Selain memperkuat hak pekerja, UU ini juga mengatur pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Sistem pengawasan diarahkan agar lebih efektif, profesional, proporsional, sekaligus memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Satu di antara aspek yang menjadi perhatian dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan adalah perkembangan dunia kerja di tengah transformasi digital.
Regulasi baru ini mencakup pelindungan bagi pekerja informal dan kelompok pekerja rentan, termasuk pekerja berbasis platform digital atau pekerja gig seperti pengemudi ojek online dan kurir.
NOW ON AIR SSFM 100

