Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menggulirkan kebijakan strategis tanpa kajian yang matang.
Menurutnya, wacana pendirian Universitas Republik Indonesia (RI), dinamika di Bank Indonesia, hingga penegakan hukum harus dijawab dengan kebijakan yang berpijak pada kepentingan rakyat dan prinsip keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto kepada wartawan usai peluncuran forum intelektual muda Millennium Public Pulse 28 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2026).
Menanggapi rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (RI), Hasto menilai pemerintah perlu lebih dahulu menyusun peta pengembangan pendidikan tinggi nasional agar tidak melahirkan lembaga yang memiliki fungsi serupa dengan institusi yang sudah ada.
“Seharusnya kita perkuat diferensiasi universitas. Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebagai gemblengan pemimpin nasional dan daerah agar memiliki cara pandang geopolitik. Supaya tidak tumpang tindih,” ujar Hasto.

NOW ON AIR SSFM 100

