Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Jalankan Berbagai Program untuk Masyarakat
Selasa, 20 Oktober 2026 | 14:00 WIB
Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menyebut Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden menjadi salah satu beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto Presiden.
Hal itu berkaitan dengan persoalan legitimasi Gibran yang menurut Hasto masih menyisakan polemik sejak proses pencalonannya pada Pilpres 2024.
“Ini juga menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata Hasto di Jakarta, Kamis (22/10/2026) terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasto menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden.
Ia menilai polemik tersebut membangkitkan kembali ingatan publik tentang dugaan intervensi kekuasaan dalam proses hukum.
Hasto juga menyinggung persoalan ijazah pendidikan menengah Gibran. Menurut dia, putusan MK yang menjadi sorotan publik turut menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan tidak adanya bukti ijazah SMA dalam proses pencalonan Gibran.
“Sehingga Mahkamah Konstitusi menemukan tidak adanya bukti-bukti adanya ijazah SMA,” ujar Hasto.
Ia kemudian menghubungkan polemik tersebut dengan proses lahirnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dinilainya tidak terlepas dari penggunaan kekuasaan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) Presiden.
“Ini membangkitkan memori kolektif dari rakyat tentang penggunaan kekuasaan dari Presiden Jokowi melalui akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi yang mendesain Keputusan MK Nomor 90,” ujarnya.
Menurut Hasto, persoalan tersebut bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga menyangkut etika, moral, dan tanggung jawab pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat harus memenuhi persyaratan pencalonan tanpa intervensi kekuasaan, termasuk ketika memiliki hubungan keluarga dengan seorang presiden.
“Ini menyentuh persoalan etika, moral, dan juga tanggung jawab seorang pejabat publik yang harusnya betul-betul menjaga etika dan seluruh syarat-syaratnya tanpa adanya suatu intervensi dari kekuasaan, meskipun ayahnya saat itu adalah seorang presiden,” kata Hasto.
Ia menilai polemik tersebut menjadi beban tersendiri bagi Prabowo karena berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.
Di luar persoalan Gibran, Hasto mengkritik sejumlah pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari pengangguran sarjana, kepercayaan dunia usaha, hingga pemberantasan korupsi dan penanganan bencana.
Ia juga meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja negara, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Terkait spanduk raksasa Greenpeace di Bundaran HI saat dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Hasto meminta pemerintah merespons kritik masyarakat melalui komunikasi terbuka, bukan pendekatan keamanan.
“Pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap berbagai kritik-kritik yang diberikan dan ini sebagai masukan yang konstruktif untuk direspons oleh pemerintah,” tegasnya.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
