Ketua DPR: Kepercayaan Publik Harus Jadi Tolok Ukur Kinerja Polri

Puan Maharani Ketua DPR RI mengingatkan Polri agar menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional sekaligus membangun kembali kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Menurut Puan, tema Hari Bhayangkara tahun ini, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, harus diwujudkan dalam kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar menjadi slogan.

“Polri harus terus membuktikan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” kata Puan Maharani seusai menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara Polri di Pusat Latihan Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Puan menegaskan, tugas konstitusional Polri bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan setiap warga memperoleh perlindungan hukum secara setara tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi.

Karena itu, ia meminta Hari Bhayangkara dijadikan ruang evaluasi untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

“Hari Bhayangkara 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat legitimasi Polri sebagai institusi yang berada di garis terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, sekaligus melayani masyarakat di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks,” ujarnya.

Puan juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan institusi kepolisian pada era modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh banyaknya perkara yang berhasil diungkap ataupun jumlah pelaku kejahatan yang ditangkap.

Menurutnya, indikator yang jauh lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum secara adil.

“Ukuran yang jauh lebih penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan kepolisian yang cepat, profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonomi warga negara,” tegasnya.

Selain peningkatan profesionalisme, Puan menilai Polri juga perlu memperkuat sistem akuntabilitas publik. Ia menekankan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi penegak hukum sehingga setiap keberhasilan maupun pembenahan internal harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama institusi penegak hukum. Setiap keberhasilan penegakan hukum, pelayanan masyarakat, maupun pembenahan internal harus dibangun melalui mekanisme yang terbuka, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara,” tutur Puan.

Puan berharap Polri mampu terus memperkuat posisinya sebagai institusi negara yang tidak hanya menjaga stabilitas nasional, tetapi juga menjadi mitra masyarakat dalam menghadirkan rasa aman, kepastian hukum, dan keadilan.(faz/ipg)