Maman DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Keadilan, Bukan Adu Cepat Tiket Haji

Wacana penerapan sistem “war tiket haji” menuai kritik dari Maman Imanul Haq Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB.

Ia menilai skema berbasis kecepatan akses tersebut berpotensi merusak sistem antrean haji yang selama ini berjalan serta menimbulkan ketimpangan di tengah masyarakat.

Menurut Maman, kebijakan tersebut berisiko besar menggeser calon jemaah yang telah lama menunggu giliran berangkat, bahkan hingga belasan tahun.

“Kami meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana war tiket haji ini. Jangan sampai jemaah yang sudah mengantre lama dan dijadwalkan berangkat dalam dua atau tiga tahun ke depan justru tergeser. Kebijakan harus berpihak pada keadilan, bukan sekadar adu cepat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Dia menjelaskan, ide tersebut memang muncul sebagai respons atas panjangnya antrean haji di Indonesia. Namun, pendekatan berbasis kompetisi dinilai tidak tepat karena mengabaikan prinsip pemerataan.

Maman juga menyoroti potensi kesenjangan digital yang dapat memperburuk ketidakadilan. Ia menilai masyarakat di daerah dengan akses internet terbatas akan berada pada posisi yang dirugikan.

“Bagaimana dengan masyarakat di pelosok yang akses internetnya terbatas? Apakah mereka harus kehilangan kesempatan hanya karena kalah cepat? Ini jelas tidak adil dan harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.

Lebih lanjut, Maman menegaskan bahwa ibadah haji merupakan hak seluruh warga negara yang harus dijamin negara tanpa diskriminasi. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan yang justru berpotensi menimbulkan polemik baru.

“Ibadah haji adalah hak konstitusional. Negara harus memastikan aksesnya merata, bukan malah menciptakan sistem yang berpotensi diskriminatif,” katanya.

Ia pun mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada langkah strategis jangka panjang, seperti peningkatan kuota haji melalui diplomasi dengan Arab Saudi serta pembenahan tata kelola antrean.

“Sistem war tiket ini berisiko menimbulkan ketidakadilan baru. Pemerintah sebaiknya fokus pada solusi yang lebih substantif, termasuk transparansi data antrean dan penguatan diplomasi kuota,” pungkas Maman.(faz/ipg)