Menag Minta Waktu 3 Hari untuk Selesaikan Kasus UINSA Surabaya

Nasaruddin Umar Menteri Agama meminta waktu tiga hari untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

Nasaruddin menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (22/9/2026).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI mendesak Nasaruddin Umar Menteri Agama (Menag) membatalkan pengangkatan Akhmad Muzakki sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya periode 2026-2030.

Komisi VIII menilai persoalan yang terjadi di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya telah berdampak terhadap aktivitas akademik dan berpotensi memicu perpecahan di kalangan mahasiswa maupun sivitas akademika.

Nasaruddin mengaku bertanggung jawab atas persoalan yang muncul dalam polemik tersebut. Dia juga mengakui adanya kelemahan dalam proses yang selama ini berjalan di Kementerian Agama.

“Mungkin saya harus mengakui bahwa ada kelemahan dari penciuman saya. Tapi saya berjanji tidak akan terjadi lagi. Kalau itu terjadi berarti saya gagal,” kata Nasaruddin dalam rapat kerja tersebut.

Dia menegaskan tidak ingin persoalan di lingkungan Kementerian Agama sampai berdampak pada sistem negara. Karena itu, Nasaruddin berjanji segera mengambil keputusan terkait polemik UINSA Surabaya.

“Jangankan 15 hari, Pak, tiga hari ini kami akan melakukan keputusan,” ujarnya.

Nasaruddin juga menyebut persoalan yang terjadi kali ini menjadi evaluasi serius bagi dirinya. Dia mengatakan, selama menjabat Menteri Agama, dirinya telah melantik puluhan rektor dan tidak pernah menghadapi persoalan serupa.

“Ini yang terakhir. Ternyata seperti ini dampaknya, kami juga kaget. Sudah puluhan rektor yang kami lantik, tidak pernah ada satu persoalan seperti ini,” katanya.

Menurut Nasaruddin, polemik tersebut juga mendorong Kementerian Agama untuk mengevaluasi aturan mengenai pemilihan rektor.

Dia mengakui belum mendalami secara khusus sejumlah aturan yang selama ini digunakan dalam proses pemilihan rektor.

“Saya juga akan mengevaluasi peraturan pemilihan rektor ini. Ada beberapa peraturan, mohon maaf saya harus jujur mengakui bahwa itu belum pernah mendalami secara khusus,” tuturnya.

Nasaruddin mengatakan aturan tersebut telah digunakan oleh para menteri agama sebelumnya dan selama ini tidak menimbulkan persoalan. Namun, munculnya polemik di UINSA membuat dirinya merasa perlu memeriksa kembali aturan tersebut secara menyeluruh.

“Dengan adanya masalah ini maka saya pribadi juga harus bertanggung jawab untuk mempreteli satu per satu. Saya tidak ingin kebobolan. Sejarah hidup saya di Kementerian Agama baru kali ini saya kebobolan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan permintaan maaf atas persoalan tersebut. Nasaruddin bahkan menyatakan siap menerima langkah apa pun yang dinilai perlu oleh DPR RI jika dirinya tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Ini saya mohon maaf betul-betul. Maka itu konsekuensinya ataupun risikonya kalau memang tidak berhasil saya lakukan, dengan senang hati apa pun Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggap terbaik saya ikuti. Mau Panja, mau Pansus, demi kebaikan negara kita saya persilakan,” kata Nasaruddin.

Nasaruddin menegaskan penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan kepentingan negara dan tidak boleh didasarkan pada kepentingan subjektif.

“Tidak boleh negara kita ini bobrok, tidak boleh negara kita ini bermasalah hanya karena kepentingan subjektif. Saya enggak ada beban-beban, saya bisa melakukan apa pun yang penting demi bangsa dan negara, apalagi demi Bapak Presiden,” katanya.

Di akhir penyampaiannya, Nasaruddin kembali meminta waktu tiga hari kepada Komisi VIII DPR RI untuk memberikan informasi mengenai langkah yang akan diambil Kementerian Agama.

“Beri waktu saya tiga hari, saya akan memberikan informasi kepada Bapak,” ujar Nasaruddin. (faz/ipg)