Dengan hampir 270 juta warga dewasa di AS, program itu diperkirakan membutuhkan sekitar 1,3 triliun dolar AS atau sekitar Rp22,86 kuadriliun.
Sementara JD Vance Wakil Presiden AS mengindikasikan pembayaran itu dapat dibiayai dari pendapatan pemerintah melalui tarif impor. “Apa yang dibicarakan presiden pada dasarnya adalah dividen untuk pekerja Amerika,” kata Vance kepada Fox News.
Namun, rencana itu memunculkan pertanyaan soal kelayakan anggaran dan legalitasnya. Di AS, pengeluaran pemerintah harus mendapat persetujuan Kongres, sementara Trump belum menjelaskan apakah akan meminta persetujuan tersebut.
Partai Demokrat menyebut rencana itu sebagai “janji kosong”. Robert Moran mantan ahli strategi dan lembaga survei Partai Republik juga menilai janji tersebut harus dilihat dalam konteks pemilu yang tinggal kurang dari dua bulan.
“Itu adalah janji yang luar biasa, dan saya tidak yakin dari mana uang tersebut akan berasal, tetapi sekarang memang musim kampanye,” kata Moran kepada BBC World Service.

NOW ON AIR SSFM 100

