Trump Janjikan 5.000 Dolar AS per Warga Dewasa Jika Partai Republik Menang Pemilu Sela

Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) berjanji akan memberikan 5.000 dolar AS atau sekitar Rp87,92 juta kepada setiap warga dewasa AS, jika Partai Republik memenangkan pemilu sela November mendatang.

Janji itu disampaikan Trump di hadapan para pendukungnya dalam konvensi Partai Republik di Dallas, Texas. Ia menyebut pembayaran tersebut sebagai “Trump Dividends”.

“Jika Partai Republik memenangkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat, keduanya, saya akan memberikan dividen sebesar 5.000 dolar AS kepada setiap warga negara dewasa di Amerika Serikat,” kata Trump seperti dikutip BBC, Kamis (10/9/2026).

Trump tidak menjelaskan bagaimana program itu akan dijalankan maupun dari mana sumber pendanaannya. Ia hanya mengatakan uang itu harus dibelanjakan di dalam negeri.

“Kami tidak ingin Anda pergi ke Kanada untuk membelanjakan uang itu. Kami tidak ingin Anda pergi ke China, ke Jerman. Anda harus membelanjakan uang itu di Amerika Serikat,” ujarnya.

Dengan hampir 270 juta warga dewasa di AS, program itu diperkirakan membutuhkan sekitar 1,3 triliun dolar AS atau sekitar Rp22,86 kuadriliun.

Sementara JD Vance Wakil Presiden AS mengindikasikan pembayaran itu dapat dibiayai dari pendapatan pemerintah melalui tarif impor. “Apa yang dibicarakan presiden pada dasarnya adalah dividen untuk pekerja Amerika,” kata Vance kepada Fox News.

Namun, rencana itu memunculkan pertanyaan soal kelayakan anggaran dan legalitasnya. Di AS, pengeluaran pemerintah harus mendapat persetujuan Kongres, sementara Trump belum menjelaskan apakah akan meminta persetujuan tersebut.

Partai Demokrat menyebut rencana itu sebagai “janji kosong”. Robert Moran mantan ahli strategi dan lembaga survei Partai Republik juga menilai janji tersebut harus dilihat dalam konteks pemilu yang tinggal kurang dari dua bulan.

“Itu adalah janji yang luar biasa, dan saya tidak yakin dari mana uang tersebut akan berasal, tetapi sekarang memang musim kampanye,” kata Moran kepada BBC World Service.

Sejumlah pakar hukum juga berbeda pandangan mengenai janji tersebut. Undang-undang federal AS melarang pembayaran yang bertujuan memengaruhi pemilih, tetapi beberapa ahli menilai janji Trump dapat dianggap sebagai janji kebijakan kepada seluruh warga dewasa sehingga tidak otomatis melanggar hukum.

Pemilu sela AS dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 dan akan menentukan apakah Partai Republik mampu mempertahankan kendali atas DPR dan Senat. (bil/ham)