Yunarto Wijaya Desak Hak Angket DPR, Dugaan Pasal “Penyelundupan” di PKPU Belum Terjawab

Ia mendorong DPR menggunakan hak angket agar seluruh fakta terkait proses penyusunan dan penerapan PKPU tersebut dapat dibuka secara menyeluruh.

Menurutnya, hak angket diperlukan bukan hanya untuk mengusut persoalan yang berkaitan dengan Gibran, melainkan juga untuk menjelaskan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan pemilu mendatang.

“Jadi, satu-satunya cara untuk menjawab ini bukan Panja, tetapi hak angket yang menurut saya harus dibuka sepenuhnya,” tegasnya.

Yunarto menambahkan, pengungkapan persoalan tersebut penting untuk mengevaluasi aturan pemilu sekaligus menilai bagaimana penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung.

“Ini bukan terkait tentang Gibran saja, tetapi terkait dengan fakta yang harus dibuka sehingga kemudian menjadi pembelajaran buat pemilu ke depan, baik terkait aturannya sendiri ataupun dalam konteks bagaimana kita memberikan penilaian penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujarnya.

Dia berpandangan, evaluasi menyeluruh terhadap persoalan tersebut hanya dapat dilakukan melalui penggunaan hak angket oleh DPR.(faz/ipg)