Jokowi harus mulai menunjukkan tidak hanya milik Relawan dan PDIP, demikian ditegaskan Profesor Siti Zuhro peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-LIPI dalam acara dialektika dan peluncuran buku ‘Kicauan Senayan’ di press room DPR RI, Kamis (28/8/2014).
“Perhatian itu tidak eksklusif diberikan hanya oleh civil society atas nama pak Jokowi, berarti belum merata milik kita bersama. Ini yang harus dibangun pak Jokowi yaitu ditutup masa-masa seperti kampanye itu, karena akan ada ketidakmautahuan sebagian masyarakat, utamanya relawan.”
Dia mengatakan, akibat memelihara eksklusifitas relawan, maka para pendukung Prabowo pun juga akan mengambil langkah seperti saat kampanye, sehingga masyarakat akan terbelah atau tidak bersatu. Hal itulah yang harus diubah demi solidnya pemerintahan ke depan,
Selain itu, Siti Zuhro mengungkapkan Jokowi calon Presiden terpilih, harus tetap dikritisi. Selama Jokowi masih dalam koridor konstitusi tidak perlu takut dengan parlemen. “Meski koalisinya tak bisa mendominasi parlemen, namun masih ada kekuatan lain, yakni kekuatan civil society,” terangnya.
Guru Besar LIPI menambahkan masyarakat yang tergabung kekuatan civil society ini berhak mengawal Jokowi. Pasalnya, demokrasi yang ada di Indonesia lebih bersifat partisipatoris.
“Rakyat punya hak untuk mengawal pasca pilpres. Apalagi kebijakan yang sentuh hajat hidup orang banyak, jadi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kita semua,” tuturnya.(faz/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
