Pemerintah Perlu Pikirkan Ulang

Pengurangan jam kerja yang dilaksanakan pemerintah selama Ramadhan membuat produktivitas karyawan di level bawah makin menurun. Untuk itu, tahun depan, pemerintah perlu memikirkan kembali pengurangan jam kerja selama Ramadhan. Analisa ini disampaikan Drs TJIPTOHADI SAWARJUWONO Mec PhD Ak Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga menyikapi pasca libur panjang.

Pada suarasurabaya.net, Jumat (19/10), TJIPTOHADI menegaskan, datangnya Ramadhan tidak semestinya diiringi dengan pengurangan jam kerja. Bagi umat Islam, selama Ramadhan berkewajiban menunaikan ibadah puasa. Ini tidak ada relevansinya dengan pengurangan jam kerja selama berpuasa.

“Mereka yang berpuasa sudah diniati dan tidak ada masalah kalau jam kerja tetap seperti hari-hari biasanya. Ini berbeda dengan orang kelaparan yang tidak bisa bekerja maksimal jika tidak makan,”ujarnya.

Bagi karyawan level bawah di instansi pemerintah level bawah, pengurangan jam kerja selama Ramadhan makin membuat produktivitas tidak maksimal. Sementara mereka mendapat gaji penuh, tapi kerja setengah-setengah.

Mengenai libur panjang, kata TJIPTOHADI, memang tidak berpengaruh terhadap perputaran ekonomi secara makro. Sebelum libur panjang akivitas ekonomi sudah bergeser ke daerah-daerah.

Hanya saja, yang perlu dipikirkan kembali adalah tidak terlalu memaksakan libur panjang karena adanya hari kecepit. Sebab, dari pengamatan TJIPTOHADI yang juga Ketua Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) Jawa Timur, total libur panjang di Indonesia cukup banyak jika dibandingkan dengan negara lainnya.

Di luar negeri, libur panjang hanya terjadi pada akhir tahun saja. Libur panjang dimulai 20 Desember hingga awal tahun seperti di Australia. Di China, libur panjang diberlakukan selama 2 minggu saat memperingati kemerdekaan negaranya. “Kita sarankan pada pemerintah untuk menghitung ulang libur panjang dalam setahun,”pungkasnya. (tin)