Pemkab Lumajang akan membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang bertugas melakukan kajian kelayakan, memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan Cagar Budaya kepada Bupati.
”Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 orang yang terdiri dari unsur akademisi, ahli arsitektur, ahli sejarah, tokoh masyarakat dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan. Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali dalam satu periode,” papar Ahmad Taufiq Kabag Hukum Pemkab Lumajang.
Tim ahli inilah, menurut Kabag Hukum, yang nantinya akan menentukan dan menilai kawasan, benda, bangunan, situs atau yang berhubungan dengan pelestarian cagar budaya yang ada di Kabupaten Lumajang.
“Termasuk juga, Tim Ahli Cagar Budaya yang akan bertugas menentukan nilai penggantian bagi masyarakat yang menemukan benda peninggalan cagar budaya dan juga ganti rugi dalam proses pengambil-alihan lahan yang ditemukan keberadaan situs cagar budaya. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya ini nantinya akan melalui Tim Seleksi Kabupaten,” bebernya.
Namun, secara teknis seluruhnya akan dituangkan dalam Perbup. Sebab, nantinya akan ada 8 Perbup yang diterbitkan diantaranya menyangkut pengalihan kepemilikan, pemberian izin kpemilikan, pemberian kompensasi, penemuan benda cagar budaya, pemberian izin pencarian bagi seseorang atau kelompok orang, pengambil-alihan benda cagar budaya yang berada di museum atau lembaga di luar daerah.
“Ini akan mengatur mekanismenya. Karena benda cagar budaya ada di mana-mana, diantaranya di Museum Empu Tantular dan Balai Arkeologi Jogjakarta. Mekanisme pengambil-alihannya akan diatur dalam Perbup secara teknisnya,” kata dia.
Perda ini, lanjut Ahmad Taufiq, fokusnya adalah plestarian Warisan Budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
“Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria, berusia 50 tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, dan/atau memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa,” terang Kabag Hukum Pemkab Lumajang ini.
Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Selain itu, diatur juga tentang kepemilikan atau penemuan benda cagar budaya.
Dimana setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah, maka wajib melaporkannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau instansi terkait.
“Setiap orang yang tidak melaporkan kerusakan, kehilangan atau musnahnya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya, maka hak kepemilikan atas Cagar Budaya tersebut dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya,” tuturnya.
Setiap orang juga dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Bupati. Perda ini juga melarang bagi siapapun yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.
Selain itu, larangan merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal, mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal, memindahkan, memisahkan Cagar Budaya peringkat Kabupaten, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
“Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah kabupaten untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan kewenangannya. Jika aturan ini dilanggar, maka ancaman pidana bisa dikenakan. Yakni, pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50 juta. Termasuk juga, ada pidana tambahan yang bisa dikenakan juga,” demikian pungkas Ahmad Taufiq.
Sementara itu, Mansyur Hidayat dari LSM MPPMT (Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur menyampaikan, muara dari pemberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 2014 ini adalah dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya selaku pelaksana.” Untuk itu, kami mendorong agar Pemkab segera membentuk Tim Ahli Cagar Budaya agar Perda ini bisa benar-benar segera diberlakukan dengan baik,” kata Mansyur Hidayat. (her/dwi)
Teks Foto :
– Sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kantor Pemkab Lumajang.
Foto : Sentral FM.
NOW ON AIR SSFM 100
