Buruh kembali berunjuk rasa meminta Pemerintah Provinsi Jatim merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota 2016.
Sekitar 200 massa buruh FSPMI Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/11/2015).
Nurudin Hidayat Koordinator Lapangan FSPMI Surabaya mengatakan, kali ini buruh membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, buruh tetap menuntut agar PP 78/2015 tentang Pengupahan dicabut. Berkaitan dengan tuntutan pertama, buruh meminta agar Pergub 68 tahun 2015 tentang penetapan UMK tahun 2016.
“Karena dalam menyusun Pergub 68 itu, Gubernur memakai acuan PP 78/2015,” kata Nurudin kepada suarasurabaya.net, Jumat sore.
Selain itu, buruh juga mendesak Pemprov Jatim untuk mengesahkan Pergub Jatim tentang perlindungan buruh.
“Janjinya sudah sejak 1 Mei lalu. Bilangnya juga sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Namun, Nurudin mengatakan, sampai saat ini pihak eksekutif tidak kunjung mengajukan pembahasan di DPR.
Aksi buruh ini menyebabkan lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo padat merambat.(den/iss/dop)
NOW ON AIR SSFM 100
