Penyaluran Bansos Triwulan II 2025 Gunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Amalia Adininggar Widyasanti Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos) triwulan II tahun 2025 sepenuhnya mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional.

Payung hukum penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk bansos adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

Pernyataan itu disampaikan Amalia, sore hari ini, Senin (2/6/2025), sesudah mengikuti Rapat Kabinet Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta.

“Penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujarnya.

Kepala BPS menjelaskan, data tunggal sosial ekonomi nasional sudah diintegrasikan dari tanggal 3 Februari 2025, dan diperbaharui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan melibatkan Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Amalia, dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta sudah diverifikasi BPKP.

“Dari 20,3 juta KPM, saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1-4, dan sudah mulai disalurkan oleh Kemensos per akhir 31 Mei,”

Kemudian, BPS juga melakukan pembersihan data kesalahan sasaran (inclusion error).

Dengan data yang lebih akurat, Amalia optimistis program bansos lebih tepat sasaran, dan jadi stimulus ekonomi nasional triwulan II tahun ini.

Lebih lanjut, Kepala BPS mengapresiasi rencana pemberian insentif berupa diskon tiket angkutan transportasi dan diskon tarif jalan tol pada masa liburan anak sekolah, Juni-Juli 2025.

Dia bilang, kebijakan pemerintah itu sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan lokal per bulan April 2025 meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2024. (rid/ipg)