Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI menegaskan tunjangan sewa rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR hanya akan diberikan hingga Oktober 2025.
Kebijakan tunjangan itu muncul menyusul keputusan untuk tidak lagi menyediakan rumah dinas bagi anggota DPR periode 2024-2029.
Sebagai gantinya, setiap anggota dewan mendapat dana kontrak rumah.
“Karena rumah dinas tidak lagi disediakan, maka dipandang perlu memberikan fasilitas rumah berupa dana kontrak,” ujar Dasco di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dasco menjelaskan, seharusnya tunjangan kontrak rumah itu diberikan secara sekaligus untuk mencakup masa kerja lima tahun.
Namun, karena keterbatasan anggaran, pemerintah memilih membaginya dalam skema pembayaran bulanan selama satu tahun, mulai Oktober 2024 hingga Oktober 2025.
“Anggarannya belum tersedia penuh di tahun 2024, sehingga diberikan setiap bulan. Totalnya selama setahun saja, setelah itu tidak ada lagi,” jelasnya.
Menurut Dasco, polemik soal tunjangan ini terjadi karena informasi yang beredar tidak disampaikan secara utuh. Ia menegaskan bahwa tunjangan tersebut bukan tambahan penghasilan, melainkan pengganti rumah dinas yang memang ditiadakan.
“Memang mungkin penjelasannya kemarin kurang lengkap dan menimbulkan salah persepsi. Ini bukan uang tunjangan terus-menerus, tapi dana kontrak rumah yang diangsur selama setahun,” tambahnya.
Dengan skema ini, Dasco memastikan setelah Oktober 2025, para anggota DPR tidak lagi menerima dana kontrak rumah. Fasilitas tempat tinggal untuk masa kerja 2024-2029 dianggap sudah ditanggung melalui tunjangan yang diberikan selama setahun itu. (faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
