BEM Kampus Makassar Bantah Lakukan Demo Anarkis di Gedung DPRD

Sejumlah aktivis kampus di Kota Makassar yang tergabung dalam perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus membantah demonstrasi anarkis yang berakibat pada pembakaran Kantor DPRD Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dilakukan oleh mahasiswa.

Menyikapi insiden 29 Agustus lalu, perwakilan mahasiswa dari sejumlah kampus menyampaikan dengan tegas bahwa peristiwa tersebut tidak mencerminkan gerakan mahasiswa yang sesungguhnya.

Alauddin Muh Alwi Nur Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN melalui keterangannya di Makassar, Jumat (5/9/2025), menegaskan gerakan mahasiswa sejatinya lahir dari idealisme dan moral, bukan tindakan brutal.

“Itu adalah tindakan oknum yang merusak nama baik Makassar dan mencederai citra gerakan ideal mahasiswa. Kota Makassar sejak dulu dikenal sebagai rahim aktivis bangsa, sehingga kejadian ini harus diusut tuntas,” kata Alwi di hadapan Munafri Arifuddin Wali Kota Makasar, seperti yang dilaporkan Antara.

Pada pertemuan dengan Wali Kota Makassar di Rumah Jabatan Wali Kota, pada Kamis (4/9/2025) malam, hadir perwakilan BEM Unibos, BEM UMI, BEM UNM, BEM UIN Alauddin, BEM Unifa, BEM Unismuh, serta beberapa perwakilan aktivis BEM kampus lainnya.

Alwi memastikan demonstrasi yang berakhir dengan pembakaran Gedung DPRD itu bukanlah murni dari gerakan mahasiswa.

Senada dengan itu perwakilan dari Universitas Negeri Makassar (UNM) Ashabul Kahfi menegaskan pihaknya tidak terlibat dalam insiden tersebut.

“Kota Makassar adalah kota demokrasi. Kami selalu terbuka dengan semua kalangan. Namun perlu ditegaskan, pembakaran di Gedung DPRD bukan berasal dari kami. Saat insiden terjadi, mahasiswa dari kampus kami tidak berada di lokasi,” ujarnya.

Sementara itu Muh Hasmi dari BEM Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menyebut adanya pihak-pihak yang menunggangi gerakan mahasiswa.

“Setiap gerakan mahasiswa selalu ada yang mencoba mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari mahasiswa. Namun jelas tindakan anarkis dan perusakan itu lebih mencerminkan kelompok anarko yang merusak, bukan gerakan mahasiswa,” jelasnya.

Munafri Arifuddin Wali Kota Makassar menegaskan pemerintah selalu berada di barisan mahasiswa dalam menjaga kondusivitas kota dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Paling penting, kita sama-sama menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan menjadikan setiap aspirasi mahasiswa sebagai masukan untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan menutup diri, dan kami ingin ruang diskusi ini bisa rutin dilakukan,” katanya.

Diketahui, kejadian demonstrasi pada 29 Agustus 2025 lalu di Gedung DPRD Makassar tepat saat rapat paripurna berlangsung yang meninggalkan catatan serius. Munafri Arifuddin sebenarnya ingin turun langsung menemui massa aksi.

Namun langkah tersebut dicegah oleh sebagian anggota DPRD, termasuk Andi Suharmika Wakil Ketua DPRD Makassar dengan alasan situasi yang tidak kondusif serta demi menjaga keselamatan bersama.

Apalagi saat itu juga tidak diketahui apakah massa yang berdemonstrasi benar berasal dari unsur mahasiswa atau justru kelompok anarko yang menunggangi aksi.

Terlebih lagi, aksi yang berujung pada kebakaran gedung tidak menunjukkan adanya instrumen manajemen aksi sebagaimana lazimnya demonstrasi mahasiswa, seperti kehadiran jenderal lapangan, koordinator lapangan, maupun tuntutan yang terstruktur.(ant/dis/kir/faz)