Seorang WNI Ikut Ditahan dalam Razia Imigrasi di Pabrik Hyundai AS

Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, menyebut bahwa WNI berinisial CHT tersebut ada di Pabrik Hyundai Metaplant untuk kunjungan bisnis dan bertemu pihak Hyundai saat razia terjadi. Yang bersangkutan memiliki dokumen yang lengkap untuk agendanya di Amerika Serikat (AS) tersebut.

“CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dengan dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,” ucap Judha menjawab pertanyaan wartawan, Minggu (7/8/2025) dilansir dari Antara.

Merespons penangkapan CHT,  (Konsultan Jenderal Republik Indonesia) KJRI Houston telah berkomunikasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia, tempat CHT saat ini ditahan.

Namun demikian, pihak ICE masih belum memberikan info yang lebih rinci terkait CHT usai ia ditangkap.

KJRI juga telah berkomunikasi dengan rekan kerja WNI tersebut serta pihak Hyundai Metaplant, kata Judha.

“KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” kata Direktur PWNI Kemlu itu.

Sebanyak 475 orang, sebagian merupakan WN Korea Selatan, ditangkap dan ditahan ketika otoritas imigrasi AS menggerebek pabrik kendaraan listrik Hyundai tersebut, menurut pihak berwenang pada Jumat (5/9/2025).

Agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) untuk Georgia, Steven Schrank, mengatakan bahwa operasi penangkapan yang dilakukan pada Kamis (4/9/2025) tersebut dilaksanakan menyusul investigasi selama beberapa bulan terhadap Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia.

Operasi tersebut melibatkan HSI, FBI, Bea Cukai dan Patroli Perbatasan, Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api (ATF), Badan Penegakan Narkoba (DEA), dan US Marshalls.

Merespons razia tersebut, Cho Hyun Menteri Luar Negeri Korea Selatan mengatakan pada Sabtu (6/9/2025) bahwa ia siap bertolak ke Washington guna membahas penahanan ratusan warga negaranya di pabrik baterai Hyundai tersebut.

“Kami sangat prihatin dan merasa sangat bertanggung jawab terhadap penangkapan warga negara kami… Kami akan segera membahas pengiriman seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri ke lokasi tersebut,” katanya.(ant/dis/iss)