Akuntabilitas Keuangan Terjaga, Kemenag Diminta Fokus pada Manfaat Publik

Kementerian Agama mengakui capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bagi kementerian itu untuk kesembilan kali secara berturut-turut sejak 2016, harus mendorong pembuatan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

“Saat ini tidak cukup kita hanya meraih WTP. Lebih dari itu, saya minta jajaran Kemenag untuk melakukan kerja-kerja yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Nasaruddin Umar Menteri Agama seperti yang dilaporkan oleh Antara Selasa (9/9/2025).

Menurut dia, capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cermin konsistensi tata kelola yang bersih dan akuntabel demi menjaga kepercayaan publik.

Ia menjelaskan perolehan opini WTP ke-9 tidak boleh hanya dipandang sebagai capaian teknis, akan tetapi harus menjadi pemicu semangat untuk terus membuat program yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Opini WTP disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 31a/S/VII/05/2025 tertanggal 27 Mei 2025 atas Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) per 31 Desember 2024.

Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan rinci atas angka-angka keuangan telah tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKKA.

“Program-program yang kita buat jangan sekadar seremoni, melainkan harus menghadirkan dampak nyata,” kata dia.

Menag Nasaruddin juga menekankan pentingnya empati dalam merancang program.

Ia menginstruksikan jajarannya untuk memikirkan dan melaksanakan program yang dibutuhkan masyarakat.

“Bukan sekadar program mercusuar,” kata dia.

Capaian WTP ke-9 secara berturut-turut ini, kata dia, meneguhkan komitmen Kemenag untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Kemenag bertekad menjadikan setiap program dan kebijakan sebagai wujud nyata pelayanan publik yang berorientasi pada kemanfaatan, bukan sekadar simbolis. (ant/mas/saf/ham)