Kemenkes Bakal Ukur Efektivitas MBG Lewat Survei Gizi Nasional 6 Bulan Sekali

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan akan memonitor efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada peningkatan gizi para penerima manfaat, melalui survei gizi nasional dan pengecekan tiap enam bulan sekali.

Hal itu disampaikan Budi Gunadi Sadikin Menkes di Jakarta, Kamis (2/10/2025), yang menyebut bahwa langkah ini merupakan bagian dari pengawasan program guna mengukur dampak kebijakan tersebut.

“Tadi juga sudah disetujui bahwa setiap enam bulan, para peserta atau penerima manfaat gizinya Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional) ini akan kita ukur tinggi badan dan berat badannya. Dan itu akan masuk by name, by address ke laporan melengkapi data Cek Kesehatan Gratisnya anak-anak sekolah,” katanya seperti dilansir Antara.

Budi menjelaskan bahwa dahulu, survei gizi nasional dilaksanakan tiap tahun untuk mengetahui prevalensi stunting di Indonesia.

“Ini nanti akan ditambah juga untuk di atas lima tahun khusus untuk anak-anak sekolah. Dengan demikian kita bisa melihat perkembangan status gizi seluruh anak-anak kita,” kata menteri itu.

Dia menyebutkan bahwa data yang dihimpun akan dijadikan masukan untuk kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan.

Aries Marsudiyanto Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus mengatakan, guna memastikan MBG dapat membentuk generasi sehat dan pintar, Pemerintah secara intensif mengevaluasi penyelenggaraan program tersebut.

Aries menyebutkan, program sejenis MBG telah diterapkan di lebih dari 76 negara selama puluhan tahun. “Ini salah satu contoh, Brazil. Itu melakukan ini dari tahun 1955, dengan penerima manfaat 40 juta. Dan itu selesai pada 11 tahun,” katanya.

Dia menyebutkan, di Indonesia, MBG memang belum genap setahun. Namun penerima manfaatnya sudah sekitar 30 juta orang.

“Sekali lagi, ini adalah program yang sangat bagus untuk membentuk generasi sehat, generasi pintar, dan generasi emas negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Sementara Zulkifli Hasan Menteri Koordinator Pangan menyebutkan bahwa MBG adalah program dengan cakupan dan dampak yang luas, sehingga tantangannya juga besar.

Oleh karena itu, Pemerintah berupaya memperbaiki sistem program itu, salah satunya melalui aturan tentang tata kelola MBG, yang diharapkan bisa diselesaikan dalam seminggu.

Zulhas menyebutkan, aturan yang nantinya berbentuk Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden itu akan memuat tentang pembagian tugas pemerintah, kementerian, dan lembaga terkait dalam tata kelola MBG, serta koordinasi antarlembaga. (ant/bil/faz)