Dewan Perdamaian Gaza Klaim Ingin Wujudkan Palestina Berdaulat Berbasis Aspirasi Masyarakat
Rabu, 4 Februari 2026 | 21:34 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza sebagai komitmen dalam Board of Peace (BoP).
Menurut MUI, dewan perdamaian tersebut belum memiliki kejelasan terkait rancangan dan skema misi perdamaiannya.
“Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” ujar Sudarnoto Abdul Hakim Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Melansir Antara, Sudarnoto bilang, keputusan tersebut berisiko besar secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang konsisten memberi dukungan pada Palestina.
Dia mengkhawatirkan jika Indonesia terjebak pada agenda kekuasaan Amerika Serikat. Sudarnoto juga menganggap dewan perdamaian masih belum jelas posisinya, apakah di bawah wewenang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau di bawahi badan internasional lain seperti International Stabilization Force (ISF).
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” katanya.
Sudarnoto memaparkan, pengiriman tentara yang di bawahi ISF biasanya berada di bawah hegemoni negara besar seperti Amerika Serikat, dengan fokus utama menstabilkan wilayah pascakonflik.
Menurutnya, misi seperti itu sering menyembunyikan agenda tertentu yang justru menentang misi perdamaian dalam jangka panjang.
Dia menambahkan, fokus ISF adalah pada demiliterisasi Gaza yang dinilai bukan menjadi solusi yang adil bagi Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” tegasnya.
Maka dari itu, dia meminta Pemerintah untuk menimbang kembali keputusannya mengirim pasukan tentara ke Gaza sebelum berakibat pada reputasi Indonesia sebagai pembela kemerdekaan Palestina yang selama ini dipegang teguh.
Di sisi lain, Indonesia juga berkemungkinan malah terlibat konflik dengan Hamas karena dianggap memiliki keterkaitan dengan agenda yang merugikan Palestina.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” kata dia.
Sebelumnya, Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengatakan keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen bangsa untuk mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan warga Gaza.
Mensesneg, bergabungnya Indonesia di BoP dapat mengurangi peningkatan konflik dan mempermudah pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. (ant/vve/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
