Pemerintah Imbau Tunda Keberangkatan Umrah, Keselamatan Jemaah Jadi Prioritas

Pemerintah mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan umrah menyusul dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang akan beribadah.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia setelah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dahnil Anzar Simanjuntak Wamenhaj menegaskan, keselamatan jemaah merupakan pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” ujar Dahnil, Selasa (3/3/2026).

Hingga penutupan musim umrah pada April 2026, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April. Pemerintah meminta agar keberangkatan dalam waktu dekat dipertimbangkan kembali hingga situasi keamanan dan jalur udara dinilai benar-benar kondusif.

“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” tegasnya dalam laman resmi Kemenhaj.

Sementara itu, sebagian jemaah yang telah berada di Arab Saudi berangsur kembali ke Tanah Air. Dalam periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026, sebanyak 7.782 jemaah tercatat sudah tiba di Indonesia. Namun, masih ada jemaah yang menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai dengan skema transit.

Untuk mengantisipasi potensi gangguan penerbangan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya dengan meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan.

Selain itu, penyesuaian rute dan skenario penerbangan juga disiapkan apabila eskalasi situasi meningkat.

“Kami menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” jelas Dahnil.

Sementara itu, Kemenhaj juga menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merespons dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada perjalanan ibadah umrah.

Pertemuan tersebut melibatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, sejumlah perusahaan penerbangan, serta asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Puji Raharjo Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah menegaskan, negara hadir untuk memastikan perlindungan jemaah di tengah situasi yang berkembang.

“Kerangka berpikir kita jelas, keselamatan jemaah adalah yang utama. Penundaan bukanlah pembatalan, melainkan langkah mitigasi risiko. Dan ini menunjukkan negara hadir untuk memastikan pelindungan, kepastian, dan ketenangan bagi seluruh jemaah,” ujar Puji Raharjo.

Kesepakatan Bersama

Setelah mendengar berbagai informasi dan masukan dari peserta rapat, disepakati sejumlah langkah strategis sebagai berikut:

1. Sepakat membentuk Pusat Koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Perusahaan Penerbangan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

2. Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan pertukaran data atau mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan Ibadah Umrah;

3. Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jemaah Umrah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif;

4. Kementerian Perhubungan berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan;

5. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen akan memberikan kemudahan pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jemaah/penumpang yang akan menunda keberangkatan namun sudah terbit visanya;
Perusahaan penerbangan berkomitmen untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi jemaah umrah terkait tiket refund, reschedule, dan re-route tanpa dikenakan biaya, untuk layanan akomodasi dan konsumsi baik yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit asal pesawat, sesuai kebijakan maskapai masing-masing;

6. Perusahaan penerbangan utama berkomitmen akan melaksanakan transfer penumpang kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penerbangan utama dan mengupayakan untuk adanya ekstra flight untuk mengangkut jemaah yang stranded di Jeddah dan Madinah;

7. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tetap memberangkatkan jemaahnya ke Arab Saudi dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan dan telah mengeluarkan biaya yang besar, wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya sampai kembali lagi ke Tanah Air, dan PPIU wajib memberikan edukasi kepada jemaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah;

8. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berkomitmen bahwa bagi yang belum terikat kontrak layanan di Arab Saudi diharapkan dapat menunda keberangkatan, namun apabila tetap diberangkatkan maka PPIU wajib memberikan edukasi kepada jemaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah;

9. Kementerian Haji dan Umrah RI akan mengkomunikasikan kompensasi/restitusi/refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jemaah umrah yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit.

10. Pemerintah memastikan bahwa koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat guna menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi jemaah umrah Indonesia.

(saf/ipg)