Jumat, 20 Maret 2026

Prabowo Minta Standar SPPG Diperketat, Imbas Ribuan Dapur Bermasalah

Laporan oleh Lea Citra Santi Baneza
Bagikan
Ilustrasi. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Pemprov Jateng

Prabowo Subianto Presiden RI mengatakan, lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di-suspend karena bermasalah.

Katanya pemberhentian sementara untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Tapi Prabowo menegaskan, MBG tidak dihentikan dan hanya dievaluasi, serta diperbaiki secara menyeluruh. Keputusan itu diambil setelah pemerintah mendapat masukan dan kritik.

“Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Pemerintah mengeklaim, pihaknya menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.

Prabowo berkomitmen menindak tegas dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.

“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkapnya.

“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup.”

Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan sistem standarisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.

Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik, dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.(lea)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Kebakaran Rusunawa Sombo Surabaya

Kebakaran Rumah di Pengampon Surabaya

Banjir Menggenangi Sidosermo 4

Surabaya
Jumat, 20 Maret 2026
29o
Kurs