Kemarau Panjang, 410 Ribu KK di Jawa Timur Terancam Kekeringan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur memetakan potensi kekeringan akibat kemarau panjang berdasarkan prakiraan BMKG. Di wilayah Jatim, fenomena kekeringan diprediksi melanda 26 kabupaten/kota serta 222 kecamatan dan 815 desa.

Dari total wilayah tersebut, jumlah masyarakat yang berpotensi terdampak kekeringan mencapai 410.514 kepala keluarga (KK). Angka ini menunjukkan perlunya mitigasi serius untuk meminimalisir dampak krisis air bersih di musim kemarau mendatang.

Gatot Soebroto Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim menyebut daerah yang tercatat memiliki potensi dampak cukup besar adalah Kabupaten Sampang, yakni mencapai 109.446 KK yang tersebar di 14 kecamatan dan 99 desa.

Disusul Kabupaten Pamekasan dengan 63.171 KK di 11 kecamatan dan 76 desa. Serta Kabupaten Bojonegoro dan Bangkalan juga masuk dalam kategori daerah dengan potensi tinggi.

“Bojonegoro tercatat memiliki 36.585 KK terdampak di 11 kecamatan dan 89 desa, sedangkan Bangkalan mencapai 36.950 KK di 10 kecamatan dan 59 desa,” ujar Gatot dikonfirmasi suarasurabaya.net, Kamis (2/4/2026).

Gatot mengatakan, sebagai upaya mitigasi jangka pendek pihaknya akan tetap melakukan droping air bersih hingga pembagian tandon ke wilayah terdampak.

Selain itu, potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat kemarau juga menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Jatim.

Sementara untuk rencana mitigasi jangka menengah dan panjang, BPBD Jatim akan berkoordinasi secara teknis dengan OPD seperti Dinas PU Sumber Daya Air dan Dinas Kehutanan Provinsi Jatim.

“Kami di BPBD masih sifatnya giat jangka pendek saat bencana terjadi, tetap melakukan droping air, pembagian jerigen, tandon dan melaksanakan pemadaman dengan seluruh pemangku bila terjadi kebakaran lahan,” jelasnya.

Gatot menyebut saat ini Kabupaten Tuban sudah dilanda kekeringan lebih awal. Droping air bersih telah dilakukan BPBD setempat untuk menjamin kebutuhan masyarakat.

“Saat ini masih dilakukan oleh BPBD kabupaten apabila membutuhkan droping seperti yang terjadi di Tuban,” jelasnya.

Kemudian apabila kabupaten mengalami kekurangan anggaran dalam menyediakan droping air bersih, maka Pemprov Jatim akan turun tangan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut.

“Kami support bila kabupaten tidak memiliki anggaran ataupun anggarannya telah menipis. Menyesuaikan dengan kebutuhan mereka mengajukan dan kami akan ajukan ke Gubernur sesuai kebutuhan tersebut,” tandasnya.(wld/kir/ipg)