BGN Sebut Pelibatan TNI-Polri hingga Kadin untuk Percepatan Pembangunan SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan alasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sony Sonjaya Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi mengatakan, pada awal pelaksanaan program MBG, BGN tidak memungkinkan langsung menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa karena membutuhkan waktu yang panjang.

Menurut Sony, pelibatan TNI, Polri, dan Kadin didasarkan pada kesiapan jaringan dan sumber daya yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, percepatan menjadi instruksi langsung dari Prabowo Subianto Presiden.

“Tahun 2025 kita tidak yakin apakah betul program ini didukung masyarakat atau tidak, atau bagaimana yang terlibat dalam proses pelaksanaannya, sehingga direncanakan saja dibangun menggunakan APBN 1.542 (SPPG), yaitu di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota ada tiga. Nah, yang diperintahkan (untuk membangun SPPG dalam rangka percepatan) itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000, jadi perintah waktu itu,” ujar Sony dalam acara satu tahun Program MBG di Jakarta, Kamis (16/4/2026) yang dikutip Antara.

Sony mengungkapkan, target awal Program MBG pada 2025 adalah membangun 5.000 SPPG yang akan melayani sekitar 15 juta penerima manfaat.

“Oleh karena itu kalau sekarang (ada yang bertanya) ‘Mengapa Polri dapat 1.000? Mengapa TNI 1.000?’ Itu ceritanya begitu. Jadi, kalau sekarang orang datang ‘Mengapa Polri 1.000? TNI 1.000?’ Jangan salahkan, karena sejarahnya waktu itu, memang butuh percepatan, maka ditunjuk,” katanya.

Ia menambahkan, program MBG juga dirancang untuk menciptakan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian masyarakat, khususnya di tingkat lokal. Karena itu, percepatan pembangunan SPPG menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.

“Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah, karena apabila 26.663 SPPG yang dibangun menggunakan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), berapa ratus kelompok kerja (pokja) yang harus dibangun? Berapa hari itu proses PBJ-nya untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, maka dengan mekanisme ini, 26.663 sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu terbangun,” paparnya.

Lebih lanjut, Sony menyebut jumlah penerima manfaat Program MBG saat ini telah mencapai 62,35 juta jiwa. Rinciannya, 49,64 juta merupakan peserta didik dan 12,7 juta lainnya non-peserta didik.

Ia juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam rantai pasok program tersebut. Hingga kini, tercatat sebanyak 116.465 pemasok terlibat dalam penyediaan kebutuhan SPPG.

“Sekarang, MBG telah memberdayakan masyarakat dari supplier-supplier (pemasok) yang mengirim bahan-bahan kebutuhan SPPG sebanyak 116.465 supplier, ini bagaimana program MBG dengan multiplier effect, salah satunya adalah memberdayakan masyarakat. Tadi saya sudah sebutkan, 26 ribu SPPG itu semuanya partisipasi masyarakat,” tuturnya.

Dalam operasionalnya, program MBG turut melibatkan berbagai elemen ekonomi lokal seperti koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga pasar tradisional.

“Saat ini ada 116.465 pemasok, terdiri dari koperasi (11.430), BUMDes (1.180), UMKM (48.000), pemasok lain (54.000),” ucap Sony. (ant/bil/faz)