MTI: Belajar dari Belanda hingga Jepang, Pendidikan Lalu Lintas Perlu Masuk Kurikulum Nasional

Lonjakan angka kecelakaan lalu lintas yang didominasi usia produktif menjadi alarm serius bagi Indonesia. Di tengah masifnya pembangunan infrastruktur jalan, faktor manusia atau human error masih menjadi penyebab utama kecelakaan.

Karena itu, Djoko Setijowarno Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong agar pendidikan keselamatan lalu lintas diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum sekolah sejak usia dini.

Menurut Djoko, pendekatan yang selama ini mengandalkan penegakan hukum di jalan raya tidak cukup efektif untuk membentuk perilaku aman berlalu lintas.

Ia menilai perubahan harus dimulai dari pembentukan karakter sejak anak-anak.

“Keselamatan lalu lintas tidak bisa hanya mengandalkan penilangan atau razia. Harus dimulai dari pendidikan sejak dini agar menjadi budaya, bukan sekadar kepatuhan sesaat,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Djoko menilai Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara maju yang telah lebih dulu mengintegrasikan pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam sistem pendidikan nasional mereka.

Negara-negara seperti Belanda, Jepang, Swedia, hingga Jerman dinilai berhasil membangun budaya keselamatan melalui pendekatan yang komprehensif menggabungkan edukasi, infrastruktur, dan penegakan hukum.

Di Belanda, misalnya, anak-anak sekolah dasar tidak hanya diajarkan teori, tetapi juga diwajibkan mengikuti ujian praktik bersepeda di jalan raya melalui program Verkeersexamen.

Ujian ini diawasi langsung oleh polisi dan sukarelawan, sehingga anak-anak terbiasa menghadapi situasi lalu lintas nyata sejak dini.

“Di Belanda, anak-anak sudah dibiasakan berinteraksi dengan lalu lintas secara langsung. Mereka tidak hanya tahu rambu, tapi juga memahami perilaku aman di jalan,” jelas Djoko.

Selain itu, banyak kota di Belanda memiliki fasilitas traffic garden atau taman lalu lintas yang dirancang menyerupai miniatur kota. Di tempat ini, anak-anak bisa berlatih berkendara sepeda dalam lingkungan yang aman namun realistis.

Sementara di Jepang, pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada pembentukan karakter melalui nilai empati atau omoiyari. Anak-anak sejak usia enam tahun dilatih berjalan kaki ke sekolah secara mandiri dalam kelompok tanpa didampingi orang tua.

“Ini bukan sekadar soal berjalan kaki, tapi bagaimana mereka belajar membaca situasi jalan, menyeberang dengan benar, dan menghargai pengguna jalan lain,” kata Djoko.

Jepang juga memiliki program khusus bagi pengemudi lanjut usia, termasuk pembaruan lisensi yang lebih ketat dan edukasi berkala untuk menekan angka kecelakaan dari kelompok rentan.

Di Swedia, konsep Vision Zero menjadi fondasi utama kebijakan keselamatan jalan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada satu pun kematian di jalan raya yang dapat diterima.

Pendidikan keselamatan lalu lintas diintegrasikan dalam kurikulum secara berkelanjutan dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

“Swedia memahami bahwa manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Karena itu, sistemnya dirancang untuk meminimalkan dampak fatal, baik melalui edukasi maupun desain infrastruktur,” ujar Djoko.

Contohnya, penerapan zona kecepatan rendah, pembatas jalan yang fleksibel, hingga desain jalan yang “memaafkan” kesalahan pengguna.

Sementara itu, Jerman dikenal dengan sistem edukasi lalu lintas yang sangat terstruktur melalui program Verkehrserziehung. Polisi lalu lintas secara rutin datang ke sekolah untuk memberikan materi dan simulasi keselamatan, khususnya bagi siswa sekolah dasar.

“Di Jerman, pendidikan lalu lintas bukan tambahan, tapi bagian penting dari kurikulum. Bahkan untuk mendapatkan SIM, prosesnya sangat ketat dengan pelatihan teori dan praktik yang mendalam,” tambahnya.

Djoko menilai, pendekatan serupa sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia, mengingat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan usia remaja hingga dewasa muda.

Banyak pelajar yang sudah mengendarai sepeda motor meskipun belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Ini realitas di lapangan. Tanpa edukasi yang memadai, mereka tidak memahami risiko, baik dari sisi keselamatan maupun hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan, integrasi pendidikan keselamatan lalu lintas ke dalam kurikulum memiliki sejumlah manfaat strategis. Pertama, membangun budaya keselamatan sejak dini.

Dengan menjadikan keselamatan sebagai bagian dari pembelajaran, anak-anak akan tumbuh dengan kesadaran bahwa tertib lalu lintas adalah norma sosial, bukan sekadar kewajiban hukum.

“Anak-anak yang teredukasi dengan baik bahkan bisa menjadi pengingat bagi orang tuanya. Ini efek berantai yang sangat positif,” ujarnya.

Kedua, menekan angka fatalitas di usia produktif. Data menunjukkan bahwa kelompok usia muda menjadi korban terbanyak dalam kecelakaan lalu lintas.

Dengan edukasi sejak dini, diharapkan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko berkendara.

Ketiga, membangun etika di ruang publik. Jalan raya bukan hanya soal kendaraan, tetapi juga interaksi sosial yang membutuhkan empati dan toleransi.

“Banyak kecelakaan terjadi karena ego di jalan, seperti saling mendahului atau tidak mau mengalah. Ini yang harus diubah melalui pendidikan,” kata Djoko.

Keempat, standarisasi pengetahuan secara nasional. Selama ini, pemahaman masyarakat tentang lalu lintas masih bersifat parsial dan tidak merata.

Dengan kurikulum nasional, setiap anak di Indonesia akan mendapatkan pemahaman yang sama, baik di kota besar maupun daerah terpencil.

Untuk implementasinya, Djoko menekankan pentingnya pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga aplikatif. Materi keselamatan lalu lintas bisa diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran.

“Misalnya dalam matematika, siswa bisa belajar menghitung jarak pengereman. Dalam fisika, bisa memahami konsep kecepatan dan gaya. Ini membuat pembelajaran lebih kontekstual,” jelasnya.

Selain itu, diperlukan fasilitas praktik seperti simulasi berkendara atau taman lalu lintas agar siswa dapat merasakan pengalaman langsung tanpa risiko nyata.

Djoko juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Perhubungan, hingga Kepolisian, untuk memastikan materi yang diajarkan relevan dan implementatif.

“Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi agar pendidikan ini benar-benar efektif,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi pada faktor manusia, pembangunan infrastruktur jalan yang masif tidak akan memberikan dampak maksimal dalam menekan angka kecelakaan.

“Jalan boleh bagus, kendaraan semakin canggih, tapi kalau perilaku penggunanya tidak berubah, kecelakaan akan tetap terjadi,” tegas Djoko.

Karena itu, ia menilai pendidikan keselamatan lalu lintas harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar tambahan kurikulum.

“Ini investasi nyawa. Kita tidak hanya mencetak pengguna jalan yang cerdas, tapi juga warga negara yang punya empati dan tanggung jawab di ruang publik,” pungkasnya.(faz/ham)