Tidak Ada Kenaikan Pajak, Menkeu: Pemerintah Fokus Kepatuhan dan Tutup Kebocoran
Rabu, 29 April 2026 | 20:48 WIB
Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengambil langkah tegas dengan mencopot dua pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan RI.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan penyampaian data yang tidak akurat terkait nilai restitusi pajak atau pengembalian kelebihan bayar wajib pajak.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari investigasi internal atas lonjakan nilai restitusi pajak sepanjang 2025 yang mencapai Rp361,15 triliun, atau meningkat 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaporan dan pengawasan di internal kementerian.
“Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot. Serius kan? Ada itu, suka-suka menteri lah,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/5/2026).
Purbaya mengungkapkan, persoalan ini bermula dari perbedaan signifikan antara laporan awal dengan realisasi akhir. Ia mengaku sempat menanyakan proyeksi nilai restitusi dalam rapat, namun data yang disampaikan jauh lebih kecil dibandingkan angka sebenarnya.
“Jadi gini, tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Staf saya bilang sedikit. Di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat yang mereka sebutkan. Jadi itu yang kita akan perbaiki, jangan sampai ada salah informasi lagi,” ungkapnya.
Menkeu menegaskan, setiap instruksi harus dijalankan dengan baik dan tidak boleh main-main. Lantaran dirinya tidak segan mencopot petinggi di lembaganya.
Katanya setiap laporan harus diberikan dengan akurat, tidak boleh santai.
“Jadi message-nya adalah ketika ada instruksi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jor-joran. Jadi saya enggak main-main. Ada dua yang saya akan copot,” ungkapnya.
Evaluasi internal juga dijalankan, agar ke depan tidak lagi terjadi kesalahan atau kebocoran.
“Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya,” pungkasnya.
Purbaya memastikan ke depan, pelaksanaan restitusi bakal berjalan dengan lebih terukur dan meminimalisir kesalahan data. Karena penindakan pada pelaku-pelaku yang mempermainkan data bakal dijalankan. (lea/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
