Inflasi Indonesia April 2026 Terkendali di 2,42 Persen, Purbaya Singgung Prediksi Ekonom

Kementerian Keuangan menilai laju inflasi Indonesia pada April 2026 masih berada dalam kondisi terkendali.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) sebesar 2,42 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 111,09.

Angka tersebut menjadi sorotan pemerintah, yang sekaligus menanggapi sejumlah proyeksi ekonom sebelumnya yang memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 3 hingga 4 persen.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) menyebut realisasi inflasi saat ini membuktikan bahwa proyeksi tersebut tidak sesuai dengan kondisi aktual.

“Nah, sekarang Anda kritik tuh ekonom-ekonom yang bilang tiga, empat tidak terkendali. Kemudian santai kan,” kata Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/5/2026).

Menurut Purbaya, salah satu kunci menjaga stabilitas inflasi adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang memiliki pengaruh besar terhadap biaya transportasi dan distribusi barang.

Ia menegaskan pemerintah akan tetap menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meredam potensi kenaikan harga minyak dunia agar tidak berdampak langsung pada harga di dalam negeri.

“Ke depan kita absorb harga minyaknya. Menekan harga minyak tinggi. Inflasi tinggi biasanya, harga minyak berlebihan. Ini subsidi tidak kita naikin,” ujarnya.

Purbaya menambahkan, stabilitas harga BBM dan transportasi barang menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi tetap rendah. Pemerintah, kata dia, berupaya memastikan tarif transportasi logistik, terutama yang menggunakan solar, tidak mengalami kenaikan signifikan.

“Transportasi barang juga rasanya enggak naik kan yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali,” katanya.

Ia juga menyoroti risiko yang dapat muncul apabila harga BBM mengikuti fluktuasi harga minyak dunia tanpa intervensi pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago, banyak duit bagi-bagi bukan. Itu ada hitungannya,” tegas Purbaya.

Purbaya memastikan, kebijakan yang diambil pemerintah sudah memperhitungkan berbagai dampak dan risiko ekonomi.

“Hitungannya kita adalah mana yang paling bagus kita subsidi atau kita ambil subsidinya, uang saya banyak terus saya belanjain. Tapi ekonomi nya runtuh. Jadi itu sudah kita pelajari kan full. Oh, saya sudah ngelihat 25 tahun terakhir. Harga minyak dunia seperti apa dan kita seperti apa? Setiap kenaikan sedikit pun kita sudah tahu hitungannya,” pungkasnya. (lea/saf/ipg)