Kepala Staf Kepresidenan Minta BGN Tutup Dapur SPPG yang Bermasalah

Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal ketat supaya berjalan cepat, aman, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.

Menurutnya, salah satu faktor penting dalam Program MBG adalah kelayakan dapur tempat pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, sertifikat dan proses verifikasi dapur SPPG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi.

Dia bilang, yang paling penting yaitu kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

Dari hasil inspeksi mendadak yang dilakukan hari ini, Selasa (12/5/2026), di SPPG daerah Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Dudung menemukan sejumlah persoalan serius, terutama terkait kebersihan, tata kelola dapur, dan standar kesehatan pangan.

Beberapa kondisi yang tidak sesuai standar antara lain kotornya area dapur, ada belatung, pallet yang tidak memenuhi standar kesehatan, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.

Pemisahan antara area kotor dan area bersih, lanjut Dudung, merupakan prinsip dasar pengelolaan dapur makanan.

“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional,” ujarnya.

Maka dari itu, dia mendorong dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera melakukan perbaikan. Kalau tidak bisa memperbaiki dalam waktu dekat, Kepala Staf Kepresidenan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menutup SPPG yang bermasalah.

“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” tegasnya.

Dudung melanjutkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala dan Wakil Kepala BGN terkait berbagai masalah yang ada di lapangan.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu juga mendorong BGN segera menghentikan sementara (suspend) operasional dapur SPPG yang tidak memenuhi standar.

Lebih lanjut, Kepala Staf Kepresidenan menyebut MBG merupakan program prioritas Prabowo Subianto Presiden untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia, dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Sehingga, pelaksanaannya tidak boleh cuma mengejar target jumlah makanan. Tapi, juga harus menjamin nilai gizi dan kesehatan untuk para penerima manfaat.

“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden,” ungkapnya.

Kemudian, Dudung mengingatkan, anggaran MBG berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dengan benar.

Artinya, semua pihak termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, tidak boleh menjadikan Program MBG cuma sebagai ladang bisnis.

“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

Terkait pengawasan, Kepala Staf Kepresidenan meminta masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, ikut memantau pelaksanaan program MBG di lapangan.

Kantor Staf Presiden juga bertanggung jawab mengawal Program MBG, supaya program prioritas Prabowo Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(rid/iss/ham)