Komisi V Minta Pemerintah Benahi SOP dan Infrastruktur Kereta Api Nasional

Lasarus Ketua Komisi V DPR RI mengamati serius sistem keselamatan transportasi kereta api menyusul insiden tabrakan Kereta Api Agro Bromo Anggrek yang menabrak rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) yang sedang berhenti di stasiun Bekasi Timur.

Ia meminta evaluasi menyeluruh dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dan pihak terkait, Lasarus menegaskan bahwa publik saat ini mempertanyakan sejauh mana sistem operasional PT KAI mampu mengendalikan situasi darurat ketika terjadi gangguan di jalur kereta.

“Pertanyaan masyarakat sederhana, apakah kejadian seperti ini bisa terjadi lagi atau tidak? Dan mitigasinya seperti apa?” kata Lasarus dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Lasarus mengamati ribuan perlintasan sebidang di Indonesia yang dinilai masih rawan kecelakaan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, jumlah perlintasan sebidang tercatat lebih dari 3.000 hingga 4.000 titik.

“Tentu peluang untuk terjadi hal serupa sangat mungkin, apalagi masih banyak perlintasan sebidang yang tidak ada penjaganya,” ujarnya.

Lasarus mempertanyakan kemampuan sistem operasional kereta api saat ini dalam mengantisipasi kecelakaan. Menurutnya, dengan adanya Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka), seharusnya posisi setiap kereta dan jarak antar perjalanan dapat terpantau secara akurat.

“Kalau sistem mengalami masalah, pasti jadwal keberangkatan dan posisi kereta itu ketahuan. Nah, apakah hitungan teknis yang ada sudah mampu mengendalikan situasi ketika terjadi kecelakaan di depan?” katanya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi harus dilakukan secara jujur dan terbuka demi menghormati para korban kecelakaan.

“Kalau kita berbohong pada saat ini, kita juga berbohong kepada mereka yang sudah menjadi korban. Mari kita ungkap apa adanya untuk perbaikan ke depan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Meski demikian, Lasarus menekankan bahwa DPR tidak sedang mencari siapa yang salah dalam peristiwa tersebut. Menurutnya, proses penegakan hukum merupakan ranah aparat kepolisian, sedangkan Komisi V fokus mencari titik lemah sistem keselamatan transportasi nasional.

“Kita bukan mencari siapa yang salah, tapi mencari titik lemahnya ada di mana dari sistem yang kita punya hari ini,” ucapnya.

Lasarus juga melihat adanya peningkatan jumlah pengguna kereta api di wilayah Jabodetabek yang tidak diimbangi sepenuhnya dengan penguatan infrastruktur dan sistem keselamatan.

Dia meminta pemerintah mempercepat pembangunan flyover, underpass, maupun pemasangan pintu perlintasan di titik-titik rawan kecelakaan.

“Prinsipnya satu, bagaimana semuanya aman. Tapi tentu semua ini berkaitan dengan anggaran,” katanya.

Lasarus mengapresiasi langkah Presiden yang sebelumnya menyatakan dukungan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pembangunan perlintasan sebidang. Namun, ia menilai jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan keselamatan jalur kereta api nasional.

“Apakah Rp4 triliun itu menyelesaikan masalah? Belum. Masih sangat jauh dari cukup dibanding ribuan titik perlintasan sebidang yang harus dibenahi,” ujarnya.

Ia pun meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Kementerian Perhubungan mengungkap hasil investigasi secara transparan agar kelemahan sistem dapat diperbaiki secara menyeluruh.

“Kita ingin ini diungkap sejelas-jelasnya. Bukan untuk menutupi masalah, tetapi supaya kita tahu titik lemahnya di mana dan bisa segera diperbaiki,” pungkasnya.(faz/ham)