Mensesneg Sebut Masalah Rupiah Bukan Sekadar Komunikasi, Ada Faktor Struktural

Pemerintah menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah tidak semata-mata disebabkan faktor komunikasi atau koordinasi kebijakan.

Di balik tekanan terhadap mata uang nasional, terdapat sejumlah persoalan struktural yang masih membayangi perekonomian Indonesia, termasuk tingginya ketergantungan terhadap impor.

Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara mengatakan, pemerintah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk otoritas sektor keuangan.

Namun, upaya tersebut belum cukup untuk secara instan mengembalikan penguatan nilai tukar rupiah karena banyak faktor yang memengaruhinya.

“Ya kan bukan berarti kalau kemudian komunikasi intens terus belum menghasilkan seperti yang kita harapkan, kemudian kita tidak ada komunikasi, kan tidak begitu juga. Ini kan semua bagian dari upaya. Naiknya nilai tukar Rupiah itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, faktor variabelnya juga banyak gitu,” kata Prasetyo di kompleks DPR RI pada Sabtu (6/6/2026).

Menurut Prasetyo Hadi, kemandirian ekonomi jadi salah satu kunci memperbaiki kurs rupiah.

“Termasuk yang tadi saya sampaikan tadi, itu juga bagian dari yang mempengaruhi juga. Kemandirian kita secara ekonomi itu juga mempengaruhi kekuatan mata uang kita gitu. Ada beberapa yang masih ketergantungan impor itu juga akan mempengaruhi. Makanya ini tidak bisa berdiri sendiri begitu loh,” ujarnya.

Saat ini, Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah fokus memperbaiki dan meningkatkan koordinasi terkait fiskal dan moneter.

“Nah sehingga yang dibutuhkan sekarang tentu kerja sama apalagi otoritas yang berkaitan dengan masalah ekonomi baik moneter maupun fiskal,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas, sekaligus mendorong penguatan nilai tukar rupiah yang melemah ke level Rp18.096 per dolar AS pada penutupan perdagangan, Jumat (5/6/2026).

Kesepakatan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Kompleks DPR RI, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang dihadiri DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Komisi XI DPR RI.

“Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata Perry Warjiyo Gubernur BI.

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan BI menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Salah satunya melalui pengelolaan likuiditas pasar uang dan sektor perbankan.

Menurut Perry, pengelolaan kas pemerintah tetap dilakukan melalui BI. Namun, bank sentral itu akan memberikan imbal hasil yang lebih optimal kepada pemerintah, sehingga operasi moneter dan fiskal dapat berjalan selaras.

“Dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Tapi tentu saja ada peningkatan bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Perry menegaskan koordinasi yang selama ini telah berjalan baik akan terus diperkuat secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penguatan koordinasi yang sudah kuat selama ini, sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi makro ekonomi sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus,” pungkasnya. (lea/saf/iss)