Rupiah Tembus Rp18.000 dan IHSG Anjlok, DPR Minta Pemerintah Harus Pulihkan Kepercayaan Investor

Pelemahan nilai tukar rupiah dan tertekannya pasar saham domestik menjadi sinyal serius yang harus segera direspons pemerintah.

Marwan Jafar Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB meminta pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengembalikan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Marwan menyusul merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke level 5.644,23 serta melemahnya kurs rupiah hingga menyentuh Rp18.041 per dolar AS pada perdagangan Kamis (4/6/2026).

Menurut Marwan, kondisi tersebut diperparah oleh derasnya arus modal keluar dari pasar keuangan domestik. Sepanjang tahun berjalan, investor asing tercatat melakukan jual bersih (net sell) mencapai Rp66,20 triliun.

“Data menunjukkan investor global sebenarnya tidak sedang meninggalkan pasar negara berkembang. Mereka justru secara spesifik mengurangi eksposur investasinya di Indonesia. Persoalan utamanya bukan kemampuan ekonomi kita untuk tumbuh, melainkan menurunnya kredibilitas dan kepastian hukum Indonesia di mata pasar,” ujar Marwan di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menilai sentimen negatif investor dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga pandangan negatif sejumlah lembaga pemeringkat internasional.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa risiko terbesar saat ini berasal dari komunikasi kebijakan pemerintah yang dinilai kurang konsisten dan sering menimbulkan ketidakpastian.

“Pasar berulang kali dikejutkan oleh kebijakan dan regulasi yang muncul secara mendadak tanpa komunikasi yang memadai. Saat pelaku pasar masih berupaya memahami implementasi Danantara dan kebijakan Devisa Hasil Ekspor, pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru terkait pajak UMKM. Situasi seperti ini menciptakan ketidaknyamanan bagi investor,” katanya.

Marwan menilai pelaku pasar saat ini tidak lagi mencari alasan untuk melepas aset mereka, melainkan membutuhkan alasan untuk kembali bertahan dan menanamkan modal di Indonesia.

“Pasar saat ini sebenarnya tidak lagi mencari alasan untuk menjual saham mereka. Yang mereka cari adalah alasan untuk berhenti menjual. Tugas pemerintah adalah memberikan alasan tersebut melalui kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten,” tegasnya.

Marwan pun mendesak pemerintah dan otoritas moneter segera mengambil langkah strategis menjelang evaluasi indeks pasar oleh FTSE dan MSCI yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juni.

Menurutnya, pemerintah perlu menghentikan kebiasaan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang bersifat restriktif secara mendadak.

Setiap kebijakan baru harus disertai peta jalan yang jelas, transparan, dan mudah dipahami pelaku usaha maupun investor.

“Setiap cetak biru kebijakan ekonomi harus dikomunikasikan secara terbuka, terukur, dan memiliki lini masa yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di pasar,” ujarnya.

Di sisi lain, Marwan meminta Bank Indonesia mengoptimalkan instrumen moneter guna menjaga stabilitas rupiah agar tidak semakin tertekan dan memicu kepanikan di sektor riil.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan pengelolaan fiskal tetap kredibel untuk menjaga kepercayaan investor dan mempertahankan status investment grade Indonesia.

“Pemerintah wajib menunjukkan pengelolaan fiskal yang kredibel dan akuntabel untuk menjaga peringkat investment grade dari S&P sekaligus memitigasi dampak outlook negatif dari Moody’s dan Fitch,” pungkas Marwan.(faz/ipg)