Badan Gizi Nasional (BGN) mengaudit 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Mengutip laporan Antara, audit ini memastikan lokasi dapur, sekolah sasaran, dan penerima manfaat sesuai kondisi lapangan.
Sudaryono, Kepala BGN, menyampaikan hal ini usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Hasilnya, 27.022 SPPG dinyatakan tertib dan mendapat surat ketetapan sementara, sementara 463 SPPG lainnya di-suspend selama 10 hari karena belum melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis.
Selama masa suspend, pengelola SPPG wajib menyerahkan profil unit pelayanan, foto kondisi dapur, dan profil sekolah sasaran.
BGN juga melakukan verifikasi silang langsung ke sekolah penerima manfaat lewat surat dan email, untuk mencocokkan laporan SPPG dengan kondisi riil di lapangan.
“Pada saat dapur ini melaporkan mengirimkan MBG-nya ke sekolah tertentu, sekolahnya kita kirimi email, kita kirimi surat, konfirmasi benar enggak dapur ini melayani di sekolah Anda,” ujar Sudaryono.
Verifikasi dilakukan menyeluruh terhadap lebih dari 27 ribu SPPG yang tercatat beroperasi. “Jadi ini kita cross-check semua karena memang datanya banyak, 27.000 dapur ini kami cross-check semua,” ucapnya.
Sudaryono menegaskan, status suspend bukan berarti SPPG tersebut tidak beroperasi—langkah ini murni bagian dari verifikasi untuk mencegah unit yang tercatat aktif namun belum benar-benar berjalan.
“Jangan sampai nanti di antara yang kami suspen sementara ini ternyata selama ini misalnya dapurnya belum beroperasi. Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah,” tuturnya.
Penertiban ini bertujuan mencegah laporan SPPG fiktif atau unit yang belum beroperasi tapi sudah terdata, agar penyaluran MBG tepat sasaran dan optimal.(ant/iss/ham)












