Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengusulkan enam ketentuan untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Usulan tersebut ditujukan untuk memperketat mekanisme penyadapan sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat.
Dedy menyampaikan usulan itu dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pengaturan penyadapan harus memberikan kepastian mengenai sasaran, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.
“Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan juga perhatian daripada Komisi III DPR RI adalah bagaimana penyadapan ini tidak disalahgunakan,” kata Dedy dilansir dari Antara.
NOW ON AIR SSFM 100

