Birokrasi Perlu Direformasi Jika Jadi Penghambat Ekonomi

Maruarar Sirait Anggota Komisi XI DPR RI menegaskan, jika birokrasi bisa menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional maka birokrasi itu harus direformasi.

Seperti halnya dana desa yang sudah dikucurkan oleh Menkeu RI sebesar 80 % dari Rp 20,7 triliun atau Rp 16,8 triliun, semua sudah ditransfer ke Kabupaten, tapi yang terealisasi baru 15 ribuan desa dari 74 ribuan desa di seluruh Indonesia.

“Jadi, akar masalahnya adalah birokrasi, maka aturan-aturan yang ada harus disingkronkan, agar kepala desa tidak menghadapi masalah hukum dalam menerima dana desa itu. Harus ada kepastian hukum, dan juga pentingnya rekonsiliasi nasional dalam meningkatkan pajak sebagai salah satu penggerak pembangunan,” tegas politisi PDIP itu dalam dialektika demokrasi “Menguji efektifitas Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi” di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Soal rencana pembangunan listrik 35 ribu MW, maka kata Maruarar, sebelum melaksanakan program itu yang harus direformasi besar-besaran adalah birokrasi di PLN, memilih BUMN yang siap kerja, bebas dari calo, mafia, dan broker.

“Pembebasan lahan sulit jika benar-benar tidak dikawal oleh pemerintah,” ujarnya.

Seperti juga BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang salah sasaran, menurut Maruarar, hal itu juga masalah birokrasi. Update data-nya harus diperbaiki secara terus-menerus. Proyek padat karya pun harus ada prioritas di daerah industri yang banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ini menjadi tantangan bagi birokrasi.

Sebagaimana kinerja Jokowi itu, menurut Maruarar, hanya berpegang pada aturan hukum (legal justice), dan kondisi sosial (social justice). “Jadi, birokrat di bawah itu harus memahami hal-hal seperti itu. Sehingga revoluasi mental itu bisa diiikuti birokrat di bawah,” pungkasnya.(faz/dop/rst)